Gelar Publik Ekpos, Bawaslu Ketapang Sebut Ada Oknum ASN dan Kades yang Diduga Melanggar Netralitas

0
317
Anggota Bawaslu Kabupaten Ketapang, Roni Irawan didampingi anggota lainya saat menggelar Publik Ekpos. (Foto Agsfy)

LINTASKAPUAS I KETAPANG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Ketapang menggelar publik ekpos terkait pengawasan tahapan Pilkada Ketapang 2020. Dalam kesempatan tersebut Bawaslu Ketapang menyampaikan bahwa sejauh ini pihaknya telah menangani 20 kasus terkait dugaan pelanggaran netralitas pihak yang dilarang terlibat politik praktis.

Anggota Bawaslu Kabupaten Ketapang, Ronny Irawan mengaku kalau selama tahapan Pilkada berlangsung pihaknya telah menemukan 20 kasus yang telah dan akan ditangani lebih lanjut, baik temuan ataupun laporan dugaan pelanggaran terkait netralitas.

“Dari 20 kasus yang ditangani, 10 kasus sudah diklarifikasi dan 5 diantaranya telah diplenokan. Sedangkan 10 kasus lainnya sedang dalam proses untuk penanganan,” akunya, Minggu (8/11).

Ronny melanjutkan, dari 5 kasus yang telah di plenokan, 1 kasus dugaan netralitas oknum ASN yang sedang proses direkomendasikan ke Komisi ASN, lalu 4 kasus oknum Kepala Desa yang sedang proses direkomendasikan ke Pemkab Ketapang. Sementara 5 kasus lainnya akan segera di plenokan untuk di putuskan dan direkomendasikan.

“Bawaslu tidak dalam kewenangan menentukan sanksi, kami melakukan tugas sesuai fungsi dan merekomendasikan kepada pihak berwenang jika memang terbukti atau didapati unsur dugaan pelanggarannya,” tegasnya.

Ronny menambahkan, dari 20 kasus yang ada terdiri dari, 10 kasus menyangkut dugaan pelanggaran netralitas ASN maupun Tenaga Kontrak atau Honorer, 8 kasus Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta 2 kasus
di jajaran pengawas sendiri.

“Mayoritas kasus-kasus ditemukan atau dilaporkan berupa dokumentasi foto dan unggahan di media sosial termasuk dari hasil tracking kawan-kawan Bawaslu non Pilkada, khususnya dari Kayong Utara yang turut membantu pengawasan di media sosial,” akunya.

Ronny menegaskan, terkait adanya dua jajaran pengawas yang diduga melakukan pelanggaran netralitas terkait pose dalam berfoto, maka pihaknya sedang melakukan pendalaman dan jika memang terbukti maka akan diberikan sanksi tanpa harus direkomendasikan.

“Sanksi ringan bisa dalam bentuk surat peringatan dan untuk sanksi keras bisa berupa pemecatan,” tukasnya. (Agsfy)