Heri Jambri: Sidang Paripurna Pengumuman Wakil Ketua II DPRD Sintang Ilegal

0
177

Ketua DPC Hanura Sintang, Heri Jambri menggelar konferensi Pers terkait permasalahan Internal Partai Hanura Sintang
LINTASKAPUAS I SINTANG – Sidang Paripurna pengumuman Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Sintang dari Partai Hanura Sintang dianggap Ilegal karena hingga saat ini masih terjadi Kisruh di internal partai.

“Kalau ada sidang Paripurna Pengumuman Wakil Ketua II DPRD Sintang, itu adalah Ilegal karena di Internal Kepengurusan Partai Hanura masih bermasalah. jadi tidak boleh dilaksanakan sidang paripurna selagi masih ada permasalahan, ” ungkap Heri Jambri saat menggelar Konfrensi Pers di Sekretariat Hanura Sintang, rabu(11/12/2019)

Heri Jambri mengatakan, pengumuman Wakil Ketua II dari Partai Hanura yang menunjuk Nikodemus Belum bisa dilaksanakan karena Dirinya selaku Ketua DPC Partai Hanura Sintang sudah melakukan gugatan terhadap SK 342 yang menetapakan Nikodemus sebagai wakil ketua.

“Nah gugatan itu sudah diterima di mahkama partai dan kami sudah bersidang. Dalam sidang tersebut Suyanto Tanjung dan kawan-kawan juga hadir, kami sudah bersepakat bahwa keputusan ini akan dilanjutkan setelah penetapan dari mahkama partai,” terangnya.

Ia juga mengatakan, dalam penetapan wakil ketua DPRD sesuai dengan undang-undang dan AD/ART, bahwa wakil ketua juga ditetapkan oleh DPC. Nah untuk itu pihaknya bersepakat DPC yang dibentuk melalui Muscablub DPC di kubu Suyanto Tanjung beberapa hari lalu ilegal.

“DPC iti tidak sah DPC yang mengkudeta. Jelas-jelas melanggar AD/ART partai. Sesuai dengan surat intruksi dari DPP, bahwa tidak ada pergantian DPC 2 bulan sebelum pelaksanaan Munas. Namun Ada 2 syarat bisa diganti, pertama apabila Ketua DPC meninggal dan memundurkan diri. Maka dari itu, Suyanto Tanjung melanggar AD/ART,” katanya.

Terkait dengan pengurusan DPC Sintang yang dipimpinnya, Jambri mengatakan sudah dikuatkan surat pernyataan mahkama partai. Bahkan sudah ada hasil konsultasi bagian hukum sekretariat DPRD, bahwa Plt yang ditetapkan tidak sah.

“Saya sampaikan, bahwa yang menyatkan dirinya Hanura di sintang selain kami, itu tidak sah dan ilegal,” jelasnya.

Jambri juga menjelaskan, bahwa semua surat menyurat yang diputuskan oleh DPP sudah dirinya siapkan dan sampaikan ke DPRD. DPC Kabupaten Sintang juga sudah menetapkan sesuai dengan kewenangannya.

“Dan ini juga sudah sesuai dengan surat mahkama, bahwa DPC partai Hanura menetapkan saya sebagai wakil DPRD. Surat sudah masuk pada Jumat lalu. Nah kita tinggal menunggu surat dari DPP dan putusan rekomomendasi dari DPD. Karena sesuai aturan bahwa tiga tingkatan harus menyatakan satu nama yang sama,” katanya.

Jambri juga menjelaskan, kenapa Niko tidak bisa pihaknya setujui sebagai wakil ketua, karena Niko sudah menandatangani surat pernyataan mendukung dirinya diatas matrai 600.

“Ini hasil rapat kami. Nah kenapa Niko sekarang ngotot. Karena Suyanto Tanjung lah bermain secara pribadi. Dia bermain dengan partai dan AD/ART,” katanya.

Maka dari itu, Jambri meminta DPP menghukum seberat-sebartnya Suyanto Tanjung, karena sudah mempermainakan DPP, Mahkama dan kader partai di Kabupaten Sintang untuk kepentingan pribadi.

“Saya pernah juga sebagai kader partai diminta uang Rp200 juta untuk kepentingan partai. Nah dengan itu dia bukan ingin membesarkan partai, tapi memeras kader. Saya menolak, makanya saya tidak disetujui olehnya,” kata Jamrim

Maka dari itu, Jambri menegaskan untuk melawan Suyanto Tanjung, karena menurutnya apa yang dilakukannya benar.

“Kami ini dibenturkan Suyanto Tanjung. Saya dan Nikodemus sebenarnya tidak ada masalah. Sedikit pun tidak ada masala. Suyanto Tanjung yang membuat seperti ini, selalu menjual nama Ketua DPP,” pungkasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here