Jalani Sisa Masa Tahanan, Hadi Upas Dieksekusi Ke Lapas Ketapang

0
128
Hadi Mulyono Upas saat dipindahkan ke Lapas Kelas II B Ketapang. (Foto Istimewa)

LINTASKAPUAS I KETAPANG – Setelah sempat menjalani pidana sebagai tahanan kota pasca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pontianak Kalimantan Barat (Kalbar) beberapa waktu yang lalu. Kini terpidana kasus korupsi, Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ketapang, Hadi Mulyono Upas atau yang biasa disapa dengan panggilan Hadi Upas, Selasa Kemarin (23/06/2020) dieksekusi Kejaksaan Negeri (Kejari) Ketapang ke Lapas Kelas II B Ketapang untuk menjalani dari sisa masa tahanannya.

Kepala Kejaksaan (Kajari) Negeri Ketapang, Dharmabella Tymbasz melalui Kasi Intel Kejari Ketapang, Agus Supriyanto mengatakan proses eksekusi terhadap terpidana disaksikan pihak keluarga serta kuasa hukum terpidana.

“Sebelum dimasukkan ke Lapas Kelas II B Ketapang, terpidana terlebih dahulu melakukan rapid test, dan hasilnya non reaktif,” katanya, Rabu (24/06/2020).

Agus melanjutkan, Hadi Mulyono Upas akan menjalani sisa masa tahanan di Lapas Kelas II B Ketapang sesuai putusan pengadilan Tipikor Pontianak beberapa waktu yang lalu yang memvonis terpidana hukuman selama satu tahun penjara.

“Sebelumnya terpidana di Pontianak, kemudian meminta agar menjalani masa hukuman di Lapas Ketapang dengan pertimbangan bersangkutan selain keluarganya banyak di Ketapang untuk pengobatan sakit dan lainnya minta di Ketapang,” akunya.

Agus menambahkan, proses eksekusi baru bisa dilakukan lantaran sebelumnya diketahui adanya pandemi Covid-19 sehingga tidak ada narapidana yang masuk bahkan diakuinya saat pemasukan narapidana ke Lapas masih secara bertahap.

“Baru sekarang bisa diterima ini juga antri, kemarin ada 20 Napi baru masuk yang salah satunya Hadi Upas,” terangnya.

Agus menerangkan, terkait denda dan uang pengganti yang diharuskan terpidana membayarnya sesuai keputusan pengadilan, sampai saat ini terpidana sudah melakukan upaya pengembalian baru sekitar 300 Juta dari total uang pengganti yang harus dikembalikan sebanyak Rp 4,9 Miliar.

“Apabila terpidana tidak membayar denda atau uang pengganti maka hukumannya akan dikomulatifkan sebagaimana putusan pengadilan,” tegasnya. (Ags.Fy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here