JPU Tuntut Enam Peladang Hukuman Percobaan

0
115

Sidang Tuntutan Enam Peladang Terdakwa Tindak Pidana Karhutla Berlangsung di ruanh Sidang Pengadilam Negeri Sintang
LINTASKAPUAS I SINTANG- Pengadilan Negeri Sintang menggelar sidang tuntutan kasus tindak pidana Kebakaran hutan dan lahan(Karhutla) dengan terdakwa enam orang peladang berlangsung diruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Sintang, Rabu(12/2/2020)

Sidang pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum(JPU) Kejaksaan Negeri Sintang dipimpin langsung oleh Hakim Hendro Wicaksono mendapat pengawalan ketat dari Aparat Kepolisian Resort Sintang.

Tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut umum(JPU) Kejaksaan Negeri Sintang, Adi Rahmanto menyatakan enam terdakwa terbukti bersalah sehingga dijerat Pasal 187 dan 188 Kitab Undang-udang Hukum Pidana(KUHP) dituntut 6 bulan Pidana dengan masa percobaan satu tahun.

Nyaris terjadi Kericuhan diluar Sidang karena Massa Simpatisan tidak terima dengan tuntutan JPU terhadap Terdakwa Enam Peladang
Sidang tuntutan pertama masih berjalan dengan aman dan tertib. namun setelah sidang tuntutan kedua, berakhir, sejumlah massa simpatisan yang mengawal jalannya persidangan mulai melontarkan protes dari luar sidang atas tuntut yang dibacakan JPU.

Persidangan sempat ditunda sementara waktu karena suasana kurang kondusif untuk dilanjutkan persidangan berikutnya. dan diluar sidang nyaris ricuh. beruntung, aparat Kepolisian sigap mengatasinya. setelah suasana kondusif dan massa simpatissan sudah tenang, sidang pun dilanjutkan kembali.

Salah satu Kuasa Hukum Enam terdakwa, Andel menyampaikan bahwa tuntutan yang disampaikan oleh JPU tersebut menyatakan bahwa keenam terdakwa terbukti melakukan tindak pindana.

“Dalam tuntutan JPU tadi Ke enam peladang ini terbukti bersalah, sehingga ada yang dijerat pasal 187 dan ada juga dijerat pasal 188 dengan tuntutan 6 bulan pidana dengan masa percobaan satu tahun, “ujarnya.

Beranjak dari tuntutan tersebut, Lanjut Andel, maka kami sebagai tim kuasa hukum terdakwa akan melakukan Pledoi dan pembelaan terhadap keenam peladang yang dipidana, “jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, tim kuasa hukum terdakwa juga sudah meminta pertimbangan Majelis Hakim terhadap tuntutan mengingat keenam peladang tersebut bukan pelaku tindak pidana kriminal. melainkan hanya petani biasa yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarganya.
“Jika putusan hakim nanti sama dengan tuntutan JPU, itu berarti semua akan berdampak pada peladang kedepannya, apalagi dikabupaten Sintang ini sebagian besar adalah peladang. jadi jika masyarakat tidak berladang, mau makan dari mana, ” ujarnya.

Andel juga meminta kepada Pemerintah baik pemerintah daerah, pemerintah Provinsi dan pusat agar membuka mata terhadap terhadap masalah yang menjerat masyarakat kecil.
“masalah-masalah seperti ini mesti menjadi Perhatian Serius bagi para pejabat. terutama Bupati, Gubernur agar menyampaikan kepada pemerintah pusat, supaya tidak dengan mudah sekali menangkap para peladang dikemudian hari. jangan hanya pada saat Pemilu saja baru mengharapkan suara dari masyarakat peladang, namun ketika ada masalah seperti ini, lalu tutup mata, “tegas Andel.

Sementara, Ketua Dewan Adat Dayak(DAD) Kabupaten Sintang, Jeffray Edward yang juga ikut mengawal jalannya sidang tuntutan tersebut menyampaikan bahwa pihaknya akan terus komitmen melakukan pengawalan terhadap kasus enam peladang tersebut hingga proses selesai.

“Kita akan terus mengawal kasus ini hingga prosesnya selesai. karena apra peladang ini bukan pelaku tindak pidana kriminal. tapi mereka hanya orang tua peladang yang berjuang mencari nafkah bagi keluarganya, ” pungkas Jeffray

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here