Kanwil DJP Kalbar Gelar Tahap 2 Tersangka Tindak Pidana Perpajakan Ke Kejari Sintang

0
433

A Alias AMA(Baju Kaos Kerah Bergaris) Tersangka tindak Pidana Perpajakan saat digiring menuju Lapas Sintang usai menjalani Pemeriksaan di Kejari Sintang
LINTASKAPUAS I SINTANG – Tim Penyidik Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat menggelar tahap dua kasus tindak pidana bidang perpajakan dengan tersangka Direktur CV.TSM kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sintang, Rabu(15/1/2020)

Tersangka Direktur CV. TSM atas nama inisial A alias Ama ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana bidang Perpajakan diterima langsung oleh Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sintang, Acep Subhan beserta barang bukti.

Tindak Pidana yang menjerat tersangka A alias Ama dilakukan karena dengan sengaja tidak melakukan penyetoran pajak terjadap bidang usaha land clearing di wilayah Kabupaten Melawi yang dilakoninya sejak januari hingga desember tahun 2015.

“Diperparah lagi, tersangka melakukan pungutan pajak atas rekanannya namun tidak disetor kepada KPP Pratama yang mengakibatkan kerugian negara lebih kurang sebesar ,Rp 443.288.110 rupiah, “ungkap Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, intelijen dan penyelidikan(P2IP) Kanwil DJP Kalbar, Swartoko saat menggelar pres Rilis di Aula Kejari Sintang.

Ia mengatakan bahwa sebelumnya pihaknya sudah terlebih dahulu melakukan upaya persuasif kepada tersangka agar segera melakukan penyetoran serta melaporkan pungutan pajak yang sudah dilakukan.

“Berbagai upaya sudah kita lakukan dari tahap demi tahap, namun sama sekali tidak diindahkan. dan ini merupakan langkah terakhir yang harus kami tempuh untuk tersangka, meskipun sebelumnya saat proses pemeriksaan, bukti permulaan sebelum penyidikan, wajib pajak sudah dibayarkan Rp 72 juta. akan tetapi masih ada kerugian negara sebesar Rp 443.288.110,” jelas Swartoko.

Atas perbuatannya, tersangka diduga telah melanggar Undang-undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yaitu Pasal 39 ayat (1) huruf i diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang, “paparnya.

Sementara, Kepala Kantor Prajak Pratama Sintang, Dudung Kurniawan menjelaskan bahwa terkait dengan kasus tindak pidana yang menjerat tersangka A Alias AMA, sejak tahun 2017 sudah dilakukan upaya persuasif dengan tersangka hingga 2019, namun tidak ada itikat baik dari tersangka untuk menyelesaikannya.

“Berbagai Upaya sudah kita lakukan termasuk kita melakukan peninjauan langsung ke lokasi wajib pajak. dan kita sudah memberikan saran keringanan dalam proses pembayaran hingga batas waktu yang ditentukan, hanya saja sepertinya tidak ada itikat baik untuk membayarnya maki dengan terpaksa kita menempuh cara yang terakhir yakni menyerahkan masalah ini kepada wilayah, “jelas Dudung.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sintang, Acep Subhan menyampaikan bahwa pihaknya sudah menerima tersangka tindak pidana perpajakan dari Kanwil DJP Kalbar.

“Saat ini berkas serta barang bukti dan tersangka sudah kita terima, dan untuk tersangka langsung kita tahan di Lembaga Permasyarakatan(LP) Kelas II. Sintang, “ucap Acep Subhan.
Dalam Kesempatan tersebut, Acep memaparkan bahwa
Keberhasilan dalam penanganan kasus hukum bukan dinilai berapa banyak perkara yang ditangani, namun lebih kepada memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih taat Pajak.
“Sosialiasai dan memberikan edukasi kepada masyarakat dan pihak perusahaan itu jauh lebih penting agar masyarakat mengetahui apa kewajiban yang harus dipenuhi, ” pungkasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here