Mahasiswa, Rakyat & Buruh  Sintang Unjuk Rasa, Tolak UU Omnibuslaw

0
36
Aliansi Mahasiswa, rakyat dan buruh(AMARAH) Kabupaten Sintang gelar aksi unjuk rasa menolak UU Omnibuslaw ke Gedung DPRD Sintang

LINTASKAPUAS| SINTANG – Penolakan Undang-Undang Omnibuslaw Cipta Kerja terus menggema di seluruh penjuru tanah Air hingga saat ini, tak terkecuali di Kabupaten Sintang.

Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Rakyat dan Buruh(AMARAH) Kabupaten Sintang juga turun kejalan menyuarakan Penolakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja berlangsung di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat(DPRD) Sintang, jumat(9/10/2020)

Aksi Unjuk rasa yang menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja dikawal ketat oleh Aparat Kepolisian dan TNI diterima langsung oleh Ketua DPRD Sintang, Florensius Ronny bersama Enam Anggota Dewan lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, sejumlah koordinator AMARAH menyuarakan terkait dengan UU Omnibuslaw Cipta Kerja yang tidak memberikan rasa keadilan kepada masyarakat khususnya kepada kaum buruh.
Tidak hanya itu, Massa juga mengajak seluruh Anggota DPRD Sintang untuk ikut bersama-sama menolak dengan adanya UU Omnibus Law yang di sahkan oleh Anggota DPR-RI.

Ketua DPRD Sintang beserta Anggota Terima kedatangan massa Unjuk raya di Gedung DPRD Sintang

Massa juga menuntut kepada DPRD Sintang membuat Surat Pernyataan Menolak UU Omnibuslaw Cipta Kerja untuk disampaikan kepada Presiden RI dan DPR – RI.

Aspirasi yang disampaikan, di terima Dan akan melayangkan surat penolakan langsung kepada Presiden dan DPR – RI.
“Hari ini, kami berada di pihak masyarakat dan kami siap menampung aspirasi yang disampaikan kawan-kawan, dan hari ini juga kami siap melayangkan surat pernyataan penolakan atas UU Omnibuslaw Cipta Kerja yang baru disahkan kepada Presiden RI dan DPR – RI, “ungkap Ketua DPRD Sintang Florensius Ronny dihadapan Ribuan Massa.
Diakhir Unjuk rasa, kedua belah pihak melakukan penandatanganan kesepakatan bersama antara peserta Unjuk rasa dengan DPRD Sintang.

Selain itu, salah satu Anggota DPRD Sintang Dari Fraksi Demokrat, Markus Jembari mengatakan bahwa dari sejak pertama munculnya Rancangan UU Omnibus Law Cipta Kerja, Fraksi Demokrat sudah dengan lantang menolaknya.

“Kami dari Fraksi Demokrat sudah berkomitmen dari sejak awal akan terus menolak RUU Omnibuslaw Cipta Kerja karena kami menganggap UU tersebut tidak memberikan rasa keadilan kepada masyarakat Indonesia, ” ungkap Markus.