Pj Sekda Hadiri Acara Serah Terima Dokumen Penyelesaian Sengketa Lahan di PT KAL

0
53
Pj Sekda Ketapang Heronimus Tanam dan Ketua DPRD Ketapang M Febriadi bersama Pihak Perusahan saat menerima dokumen Penyelesaian Sengketa Lahan Koperasi BSL dan PT KAL. (Istimewa)

LINTASKAPUAS I KETAPANG – Pj Sekda Ketapang, Heronimus Tanam, menghadiri acara serah terima dokumen penyelesaian sengketa lahan antara Koperasi Bina Satong Lestari (BSL) dengan PT KAL, di Dusun Impala, Desa Kuala Satong, Kecamatan Matan Hilir Utara, Selasa (17/11/2020).

Dalam kata sambutannya Pj Sekda mangku bangga dengan Koperasi Bina Satong Lestari (BSL) dengan PT KAL mampu menyelesaikan sengketa lahan dengan cara yang elegan.

“Saya bangga karena biasanya kami diundang masyarakat untuk memfasilitasi dalam hal penyelesaian sengketa, namun hari ini kami diundang dengan masalah yang sudah selesai,” ucap Pj Sekda Ketapang Heronimus Tanam, Selasa (17/11).

Lanjut Ia mengatakan, setiap permasalahan akan dapat terselesaikan dengan komunikasi yang baik. Apalagi sengketa yang terjadi antara masyarakat dengan perkebunan kelapa sawit, perlu kesabaran dan biasanya memang memakan waktu yang relatif lama, namun hasilnya akan baik untuk semua.

“Dengan berunding dan komunikasi semua bisa terjadi, yang namanya urusan lahan sawit ini tidak sebentar, sedangkan menunggu buah pasir saja harus empat tahun. Intinya jika kita sabar maka hasilnya akan baik,” tuturnya.

Ia berharap, Ketua koperasi dan pengurus koperasi tetap membina anggotanya, dan harus memberikan edukasi tentang koperasi.

“Dinas koperasi juga saya ingatkan, kita harus membina, karena tidak menutup kemungkinan kedepan masalah pasti akan tetap ada, maka dari itu hal Ini perlu diprogramkan,” tegasnya.

“Tak hanya itu, pengurus Koperasi juga harus memberikan pertanggungjawaban kepada anggotanya setiap tahun, oleh karena itu kita jangan sampai ketika menjelang pergantian pengurus, baru diaadakan rapat empat tahunan,” timbalnya.

Selain itu Ia juga berharap, kepada seluruh koperasi mitra dan perusahaan ketika muncul persoalan seharusnya diselesaikan secara kolektif melalui pengurus.

“Pihak koperasi harus satu suara, karena pengurus wajib bertangungjawab menyampaikan persoalan anggota kepada perusahaan,” tukasnya. (Agsfy)