LINTASKAPUAS.COM,KAPUAS HULU-Kendati memberi banyak memfaat terhadap pembangunan di daerah terpencil, pemerintah tidak bergeming. Tetap pada keputusannya menyetop program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MPd). Sementara program yang tidak mendidik dan tidak tepat sasaran yakni program PSKS tetap berjalan dan itu di sesalkan oleh sejumlah anggota DPRD.
Seperti yang di ungkapkan A. Manyu AMd Kep, Anggota DPRD Kapuas Hulu Komisi A, menyesalkan di stopnya PNPM MPd oleh pemerintah pusat. Padahal politisi PKPI ini menilai PNPM MPd banyak manfaatnya bagi pembangunan di daerah pedesaan dan terpencil.”kegiatan Proyek PNPM MPd sangat murah, bila dibandingkan dengan proyek yang dikerjakan oleh kontraktor,” ungkap Manyu.
Selain itu, terang Manyu lagi, PNPM MPd melibatkan masyarakat langsung dengan mengerjakannya secara bersama-sama. Karena kegiatan proyek PNPM MPd dari masyarakat untuk masyarakat, maka kualitas pengerjaannya kebanyakan lebih bagus. Diakuinya, selama ini ia selalu menyalurkan pokok-pokok pikirannya (dana aspirasi) melalui PNPM-MPd, termasuk melalui dan Bansos untuk pedesaan.
Manyu mengaku pernah menyalurkan dana aspirasi Rp 300 juta dapat membangun jalan Desa Kalis menuju Mandai sepanjang 8 kilo. Padahal jika diproyekan bisa menelan dana Rp 5 milyar untuk jalan sepanjang 6,2 kilo. “Seharusnya program-program bagus, pemerintah tetap mempertahankannya. Jika PNPM-MPd di tiadakan, pusat harus mengganti dengan program yang serupa,” ungkap Manyu.
Kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kapuas Hulu, Marcellus S.Sos mengatakan. PNMPM-MPd memang tidak ada kelanjutan lagi. Bahkan ia pun tidak tau apakah ada program pengganti yang sejenis PNPM-MPd. Karena kementerian yang menaungi BPMPD sudah berubah. BPMPD tidak lagi di bawah Kemendagri, tetapi di Kementerian Desa, PDT dan Tranmigrasi.
Dikatakan Marcellus, adanya peralihan nomenklatur kementerian juga masih kita tunggu. Perubahan secara struktural dari pusat belum ada ke daerah.”Ada program lain dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa. Hanya saja kami belum tau apakah program perdayaan tersebut mirip dengan PNPM-MPd atau tidak. Sebab, kementerian yang menangani sudah berubah,” jelas Marcellus
