Ratusan Masa Kembali Lakukan Aksi Demonstrasi Ke DPRD Ketapang, Desak Presiden Batalkan UU Cipta Kerja

0
59
Foto saat masa melakukan aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Ketapang. (Foto Agsfy)

LINTASKAPUAS I KETAPANG – Ratusan Masa yang terdiri dari Front Perjuangan Rakyat Ketapang (FPRK) bersama sejumlah elemen masyarakat lainnya kembali melakukan aksi demonstrasi menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ketapang, kamis (15/10/2020) sore.

Ketua FPRK, Isa Ansari mengatakan, aksi dilakukan sebagai wujud komitmen penolakan UU Cipta Kerja dengan harapan agar pemerintah pusat membatalkan UU tersebut.

“Kami memberikan batas waktu kepada pemerintah pusat untuk mencabut UU itu. Jika tidak ada langkah, kememungkin besar kami akan bergerak melakukan perlawanan,” kata Isa, Kamis (15/10/2020) Sore.

Menurut Isa, dalam beberapa bagian di UU Cipta Kerja dinilai menciderai rasa keadilan, serta menghianati Rakyat Indonesia. Sebab itu pihaknya akan terus berjuang mendorong pembatalan Omnibus Law.

“Kami sudah membaca beberapa klaster dalam UU Cipta Kerja, rata – rata merugikan rakyat Indonesia, mulai dari pendidikan, lingkungan Hidup, ketenagakerjaan dan lain sebagainya,” ungkap dia.

Terkait statemen Presiden kepada Gubernur untuk tidak boleh menolak Omnibus Law, ia berpendapat bahwa ucapan tersebut sah – sah saja.

Namun demikian, bila dalam tujuh hari kedepan pemerintah tidak merespon gerakan masyarakat dan tidak mengambil langkah untuk membatalkan Omnibus Law, ia bersama beberapa elemen masyarakat mengancam menduduki DPRD Ketapang.

“Demi keamanan, ketertiban dan kemaslahatan umat yang ada di negri ini, kami memohon kepada Presiden agar membatalkan Undang – undang itu,” pintanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Ketapang, M Febriadi yang menyambut baik kedatangan masa, menyebutkan bahwa pihaknya akan meneruskan kembali apa yang menjadi aspirasi FPRK bersama elemen masyarakat kepada pemerintah pusat. (Agsfy)