Sekda : Bantah Mutasi Eselon IV Menyalahi Aturan

0
557
Sekretaris Daerah Sintang, Yosepha Hasna
Sekretaris Daerah Sintang, Yosepha Hasna

LINTASKAPUAS.COM-SINTANG, Sekreatris Daerah Kabupate Sintang Yosepha Hasnah membantah jika Mutasi Eselon IV yang baru dilantik menyalahi aturan,  Pasalnya untuk rotasi tersebut sudah dilakukan pembahasan lama. Hanya saja pelantikannya baru dilakukan.

Sebenarnya, rotasi mutasi pejabat eselon IV tersebut tidak menyalahi aturan karena memang sudah dilakukan pembahasan lama terhadap mutasi tersebut hanya saja mereka baru dilantik, “ungkap Yosepha kepada wartawan kemarin.

Banyaknya kritikan dari sejumlah kalangan Masyarakat terkait dengan pelantikan tersebut bahwa pihak BKD tidak di perbolehkan melakukan rotasi, mutasi jabatan pada saat sekarang ini mengingat jabatan Bupati Sintang kurang dari 6 bulan akan berakhir.

“ Mutasi Elselon IV kemarin saya tegaskan ssama sekali tidak menyalahi aturan karena dilakukan pembahasan sudah jauh hari.

Sebagaimana pemberitaan sebelumnya yang disampaikan oleh Ketua Komsisi A DPRD Sintang, Syahroni mengatakan bahwa menjelang masa akhir jabatan Bupati sintang masih melakukan proses mutasi terhadap pejabat Eselon IV sebanyak tujuh orang dilingkungan pemerintah kabupaten Sintang.

“terkait dengan adanya pergeseran sejumlah pejabat sesuai dengan laporan yang kami dapatkan, dilakukan oleh Bupati Sintang sebenarnya tidak diperbolehkan lagi karena sudah ada aturan yang melarangnya sesuai dengan Undang-Undang  ASN, ujar Syahroni.

Menurutnya, pergeseran terhadap sejumlah pejabat eselon IV di lingkungan Pemkab Sintang seyogianya perlu di kaji terlebih dahulu sebab dilakukan menjelang masa berakhirnya jabatan kepala daerah atau Bupati. “Setelah enam bulan sisa masa jabatan masih dilakukan mutasi. Oleh sebab itu untuk memperjelas masalah ini kami jelas selaku mitra pengawasan pemerintah pihaknya dalam waktu dekat akan memanggil pihak eksekutif untuk membahas persoalanya, “tutur Syahroni.

Pelaksanaan Rapat kerja dalam waktu dekat ini akan kita gelar dengan pihak eksekutif khususnya pihak BKD yang terkait akan kita undang untuk membahas ini dalam rapat kerja,” kata Roni.

Syahroni juga meminta agar SK, yang kabarnya telah dikeluarkan agar tidak dilaksanakan terlebih dahulu, sebelum adanya pembahasan bersama dewan. Ia khawatir ini malah akan menimbulkan kesan negatif dan persepsi yang berbeda. “Yang jelas secepatnya ,ini kita bahas,” ungkapnya.

Poltisi PKB ini menilai meskipun jumlah perombakan yang dilakukan sedikit, memang  tidak begitu berdampak signifikan terhadap jalanya pemerintahan. Akan tetapi aturan jelas tetap harus di tegakan. “Namanya aturan demikian tentu harus tetap ditaati,” pungkasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here