Tanpa Bupati & Wakil Bupati, Sidang Paripurna DPRD Berujung Skor

0
78

Sidang Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi – Fraksi DPRD diawali dengan Penyampaian Intrupsi hingga berakhir Skor waktu
LINTASKAPUAS I SINTANG- Sidang paripurna Dewan Perwakilan rakyat Daerah(DPRD) Sintang masa persidangan II tahun 2019 dalam rangka penyampaian pandangan umum Fraksi DPRD terhadap Raperda LKPJ Bupati Sintang tahun 2018 berbeda dengan Sidang Paripurna sebelumnnya.

Sebelumya, sidang Paripurna DPRD selalu berjalan lancar tanpa hambatan , namun dalam sidang Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi – Fraksi DPRD mendapat sorotan dengan ketidak hadiran Bupati atau Wakil Bupati dalam Persidangan tersebut.

Sebelum sidang paripurna dimulai salah satu juru bicara Fraksi PKB, Syahroni langsung mengajukan Intrupsi kepada pimpinan sidang untuk mempertanyakan ketidak hadiran Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab terhadap LKPJ tahun 2018 yang disampaikan.

Syahroni dalam Intrupsinya menyampaikan bahwa dalam sidang paripurna penyampaian Pandangan umum fraksi seharusnya wajib dihadiri langsung oleh Bupati atau wakil bupati karena merupakan kegiatan prioritas untuk kepentingan masyarakat terkait masalah pertanggungjawaban anggaran.
politisi PKB ini meminta penjelasan kepada pemerintah kabupaten sintang alasan ketidak hadiran bupati atau wakil bupati dalam persidangan tersebut.

Akibat intrupsi yang disampaikan Fraksi PKB tersebut, pimpinan Sidang yang dipimpin langsung Ketua DPRD Sintang Jeffray Edward terpaksa mengambil keputusan untuk menscor sidang selama 1 x 3 menit demi mendapatkan penjelasan dari pihak eksekutif terkait ketidak hadiran Bupati dan wakil Bupati dalam sidang paripurna pandangan Umum Fraksi DPRD sintang tersebut

usai pertemuan antara Pimpinan sidang dengan 8 Ketua Fraksi DPRD dan Pihak pemerintah, Sidang Paripurna baru bisa dilanjutkan memberikan kesempatan kepada Sekretaris DPRD sintang untuk membacaran Surat masuk.

Staf ahli Bupati Sintang, bidang Hukum Politik dan Pemerintahan, Syarifuddin mengatakan bahwa bupati dan wkail bupati tidak bisa hadir dalam sidang paripurna tersebut disebabkan keduanya sedang menjalankan tugas kedinasan ke luar kota.
“Tadi sudah kami sampaikan alasan Bupati dan Wakil Bupati tidak bisa hadir dalam Sidang Paripurna ini karena memang lagi melaksanakan tugas dinas luar.
yang mana bapak Bupati menghadiri undangan sekaligus menjadi salah satu pembicara dalam acara launch of the accountabillity framework and GFC Pro di Muntgebouw Utrecht, Netherlands, Belanda. 
Sementara, Wakil Bupati, sedang berada di Kina balu, Malaysia untuk menyelesaikan permasalahan ketemenggungan, makanya pak Bupati menugaskan saya sebagai staf ahli bidang hukum, politik dan pemerintahan menghadiri sidang paripurna ini, ” jelas Syarifuddin.

sementara, ketua DPRD Sintang, Jeffray edward mengapresiasi dengan Intrupsi yang disampaikan oleh juru bicara Fraksi PKB tersebut meskipun sebenarnya dalam tata tertib tidak mewajibkan harus hadir, tak terkecuali saat pengambilan keputusa .
“sebenarnya tidak ada atauran yang mengatur wajib hadir, hanya secara etika kelembagaan yang sudah menjadi mitra kerja seharusnya ada yang mewakili, mengingat ini merupakab lembaga Resmi, ” terangnya

Dengan adanya, kejadian seperti ini, lanjut Jeffray, Kita bisa maklumi dengan alasan yang sudah disampaikan karena kita memang mempunyai tugas masing-masing. hanya saja, kita juga minta supaya ini bisa menjadi perhatian pemerintah daerah supaya memperhatikan tugas dan tanggungjawabnya sebab bagaimanapun juga Raperda ini adalah untuk kepentingan masyarakat Sintang,”pungkasnya.

Sementara, Juru bicara Fraksi PKB, Syahroni saat ditemui usai Sidang Paripurna mengaku yang mengajukan Intrupsi kepada pimpinan Sidang hanya untuk mempertanyakan alasan ketidak hadiran Bupati atau wakil bupati dalam sidang paripurna mengingat sidang paripurna tersebut meruapakan agenda prioritas yang mesti harus di laksanakan.

Kita hanya minta tanggung jawab pimpinan daerah, jadi dengan tidak hadirnya pimpinan daerah kita anggap ada etika kelembagaan yang hilang,”jelasnya.

Syahroni juga meminta kedepannya supaya kejadian ini bisa menjadi pembelajaran pihak eksekutif. Sebab jika merujuk ke aturan yang etika politik pengambilan keputusannya ada di Bupati dan wakil Bupati.

“Tadi sudah kita dengar penjelasan bahwa bupati sedang melakukan tugasnya ke eropa sementara itu wakil bupati sedang melaksanakan tugas di Kanibalu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here