LINTASKAPUAS.COM-SINTANG, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Terry Ibrahim menyatakan, kebijakan pusat, selalu salah. Mulai dari pusat mengambil wewenang pengawasan pembinaan guru SMA/SMK yang sekarang dilimpahkan ke provinsi.
“Pemerintah pusat, selalu mengambil kebijakan yang salah. Ada lagi yang membuat pemerintah pusat fatal lagi kesalahannya, adalah Guru Garis Depan,” sesal Terry.
Pola kebijakan pemerintah pusat dinilai Terry justru menambah penderitaan masyarakat, khususnya guru honorer atau bahkan lulusan putra daerah. “Belum tentu, GGD yang lolos dari luar Kalbar, mau ditempatkan di daerah terpencil di Sintang. Sementara, putra daerah justru tidak punya banyak kesempatan mengikuti GGD, akibat keterbatasan dan syarat yang sulit. Ini yang saya katakan gagal salah pusat tadi itu. Karena mereka hanya mempertimbangkan satu aspek saja,” bebernya.
Jumlah penerimaan guru dengan jumlah pensius setiap tahunnya guru di Sintang, berbanding terbalik. Penerimaan pegawai sangat kurang, sementara setiap tahunnya ratusan guru pensiun, belum lagi yang meninggal dunia.
“Sekarang tidak pernah terima pegawai. Seluruh sekolah di Sintang hampir 30 persen diisi tenaga honor. Honor tidak normal, hanya dikasih 300 ribu, mau makan apa. Bagaimana guru itu bisa membuat anak pintar, perutnya dulu yang dia pikrkan. Ini akibat kebijakan pusat yang terlalu berlebihan. Tidak memberikan kepercayaan kepada putra daerah. Kalau seperti ini terus, yang dibuat pemerintah pusat, bakal banyak sekolah nanti tutup ndak ada guru,” kesal Terry.
Politisi Partai Nasdem ini berharap, pemerintah memberikan kepercayaan daerah untuk mengelola penerimaan pegawai. “Tolong pusat, berikan kepercayaan pada daerah. Pemerintah daerah tidak pernah menyimpang dari keputusan pemerintah pusat kok. Mengapa tidak diberi kepercayaan untuk mengelola daerahnya. Berikan peluang sebanyak-banyaknya kesempatan pada putra daerah,”harap Terry.
