LINTASKAPUAS.COM-SINTANG, Kepala Dinas pekerjaan umum Sintang, Murjani mengatakan bahwa pihaknya saat ini telah merencanakan pembangunan jalan menuju wilayah Perbatasan Sintang- Malaysia. Biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan jalan tersebut kurang lebih 1,4 Triliun.
“pembangunan jalan untuk wilayah perbatasan sudah masuk dalam tahap perencanaan pemerintah pusat dengan pangan ruas mulai dari titik nol hingga wilayah perbatasan yakni desa sungai Kelik sepanjang 226 kilometer, “ungkap Murjani saat ditemui oleh sejumlah wartawan usai mengikuti Upacara HUT RI ke 70 di Stadion Baning Sintang.
Ia menuturkan bahwa pengusulan peningkatan status jalan Sintang-Sungai Kelik menjadi jalan strategis nasional juga sudah disampaikan secara resmi melalui surat tertulis. Surat ditujukan antara lain kepada kementrian PU dan perumahan rakyat.
Murjani menambahkan besar harapan kalau sudah menjadi jalan strategis nasional untuk kembali naik menjadi jalan nasional. Mengingat jalan tersebut merupakan akses menuju kawasan perbatasan.
Terpisah kepala Badan Pengelola Perbatasan Sintang, Kartiyus, mengatakan, percepatan pembangunan kawasan perbatasan kini mendapat perhatian cukup serius pemerintah pusat. Pembangunan jalan perbatasan kini juga tengah berlangsung.
Kartiyus merinci, beberapa ruas sepanjang jalan Sintang-Sungai Kelik sebagian ada yang tengah pengaspalan. Kemudian penimbunan batu serta pelebaran. Pengerjaan juga melibatkan TNI dari satuan zipur.
Menurut Kartiyus, total panjang jalan pada ruas menuju perbatasan yang dibangun TNI sepanjang 60 kilometer dengan lebar 25 meter. “Dengan jalan yang kian membaik, memberi kemudahan warga perbatasan ke kota Sintang,” kata Kartiyus.
Kartiyus menambahkan pada 2015 pengaspalan ruas perbatasan sepanjang 5,3 kilometer, dengan pagu anggaran sekira Rp 54 miliar. Kemudian pembangunan jalan untuk penimbunan batu dianggarkan sepanjang 8,6 kilometer. “Semua dibiayai APBN,” kata Kartiyus.
Menurut Kartiyus warga perbatasan amat mendukung pembangunan jalan yang tengah berlangsung. Kendati tak sedikit harus mengorbankan areal pemukimannya. Lantaran tidak ada ganti rugi diberikan. Karena itu, lanjut Kartius, pihaknya selalu berupaya memberi pemahaman kepada masyarakat.
Ia menambahkan sepenuhnya pembangunan di perbatasan tanpa kendala. Kecuali dari Kelik-Jasa, karena statusnya masih kawasan hutan. “Kita sudah mengirim surat untuk pengusulan agar dikeluarkan dari status kawasan hutan. Kalau tidak, tetap sulit dibangun,” pungkas Kartiyus.
