Bappenda Sintang sebut BPHTB sektor perkebunan bisa bantu bangun Sintang 

0
132
Kepala Bappenda saat ditemui diKantornya menyampaikan BPHTB sektor perkebunan dapat membantu membangun Kabupaten Sintang

LINTASKAPUAS | SINTANG – Kepala Badan pengelola pendapatan daerah (BAPPENDA) kabupaten sintang, Joni Sianturi mengharapkan BPHTP dapat terealisasi ditahun ini terutama dari sektor perkebunan, Karena dapat membantu membangun Kabupaten Sintang.

“Kita harapkan tahun ini bisa tercapai realisasi BPHTP dari sektor perkebunan ini. Karena kita harapkan BPHTP ini dapat membantu membangun Kabupaten Sintang. Karena kita kasih sangat membutuhkan apalagi dengan dana-dana transper yang terkunci, jadi pemerintah pusat lebih kengarahkan kepada sektor pendidikan, kesehatan dan Infrastruktur dari dana transper sehingga kita juga masih membutuhkan dana yang lain sehingga yang bisa diandalkan adalah dari PAD dari sektor-sektor yang berpotensi seperti BPHTB ini” jelas Joni, disampaikan langsung saat ditemui di kantor Bappenda pada selasa (23/5/2023).

Selain itu, Joni Sianturi juga menargetkan BPHTB atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tahun ini sebesar 46 Milyar diharapkan dari sektor perkebunan HGU.

“tahun ini kita di targetkan 46 miliar, 10 sampai 15 M itu hasil transaksi masyarakat Kabupaten Sintang misalnya dari balik nama. Sedangkan 30 sampai 45 M kita harapkan dari sektor perkebunan HGU atau Hak Guna Usaha”

Namun, Kepala Bappenda juga menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada HGU yang terbit, terutama HGU diperkebunan kelapa sawit. Hal tersebut yang menjadi salah satu kendala yang dialami pihak Bappenda terutama dalam melakukan penagihan.

Kemudian kendala lain yang dihadapi selain belum terbitnya HGU adalah pajak mineral bukan logam, pajak air tanah diperhotelan, dan yang menjadi PR terbebesar adalah sarang burung walet karena diekspor keluar Kalimantan.

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola oleh BAPENDA Kabupaten Sintang 2023 ini kurang lebih 76.9 M. Untuk saat ini baru mencapai 27% terdiri dari pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, air bawah tanah, sarang burung wallet, pajak mineral bukan logam dan batuan, PBB sektor pedesaan dan perkotaan, BBHTB, dan untuk tambahan adalah terkait dengan penjualan BUMD yang dipusatkan.