LINTASKAPUAS.COM, SINTANG – Warga Dusun Tanjung Permai, Desa Nanga Ketungau, Kecamatan Ketungau Hilir sepakat menjaga Danau Semetung. Hal itu disampaikan mereka ketika pertemuan dengan Sintang Fishing Club di Balai Tembesuk Kantor Camat Ketungau Hilir, Sabtu (30/8).
Harman, warga setempat menyambut baik bila Danau Semetung dikonservasi. Namun, kata dia, harus jelas cakupan daerah yang harus dilindungi dan sanksi bila ada warga yang dirusak. “Yang paling penting, semua desa disekitar Danau Semetung, harus duduk bersama agar sama-sama menjaga dan merasa memiliki,” kata dia.
Ia mengakui, kesepakatan menjaga danau sulit direalisasikan bila tidak disosialisasikan dengan baik ke semua warga. Apalagi, aktivitas yang merusak lingkungan seperti menuba sulit dicegah. “Kadang, cara mencari ikan yang dilakukan masyarakat kurang bisa diterima hukum adat. Makanya, kalau memang harus dibuat Peraturan Desa (Perdes), harus disepakati beberapa desa,” katanya.
Mulyadi, Ketua BPD Desa Nanga Ketungau juga sepakat Danau Semetung dikonservasi. Namun yang menjadi masalah, kata dia, beberapa meter dari danau ada sejumlah lahan yang sudah diserahkan ke perusahaan sawit. “Kalau perusahaan sudah ada, sulit untuk menjaga kondisi danau, mengingat pupuk yang digunakan pasti mengandung pestisida dan lambat laun mengalir ke danau,” kata dia.
Kepala Desa Nanga Ketungau, Petrus David mengatakan sangat mendukung rencana konservasi danau berbasis masyarakat. “Untuk mencegah komplain dari masyarakat, cakupan danau yang harus dilindungi harus jelas,” katanya.
Menurut David, Danau Semetung memang potensial untuk dikembangkan, baik untuk pengembangan ikan maupun untuk ekowisata. “Kalau danau di lindungi dan ditata dengan baik, sangat potensial untuk dikembangkan,” katanya.
Ketua Sintang Fishing Club Sintang, Rayendra mengatakan Danau Semetung merupakan salah satu danau yang menjadi perhatian lembaganya untuk dijaga. “Makanya kami ingin danau dilindungi, supaya hutan dan ekosistem danau tidak rusak dan habis. Kami menyebutnya konservasi danau berbasis masyarakat,” katanya.
Rayendra mengatakan, pihaknya hanya mendorong supaya ada produk hukum untuk melindungi danau. “Minimal, produk hukumnya berupa Perdes. Selain untuk melindungi danau dari kegiatan illegal, juga berpotensi ekowisata,” ucapnya.
Benyamin, perwakilan kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mengapresiasi kegiatan tersebut. Mengenai wacana pembuatan Perdes, menurutnya sangat penting untuk mengatur serta menjaga danau.(izalbota)
