BPD Temukan Dugaan Proyek Fiktif TA. 2015

0
1216
Salah satu Proyek Sabat Beton Nanga Taman Diduga Fiktif
Salah satu Proyek Sabat Beton Nanga Taman Diduga Fiktif

LINTASKAPUAS.COM – SEKADAU, Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) Nanga Taman kecamatan Nanga Taman Kabupaten Sekadau menemukan 9 Proyek dan pengadaan yang menjanggal dilakukan oleh kepala Desa Nanga Taman.


Hal itu disampaikan anggota BPD Nanga Taman Abang Zambi Rambia mengatakan, dalam 9 poin dugaan penyimpangan itu adalah proyek rehap jembatan, jalan, dan Rabat beton aset desa.‎

“Yang pertama yang kami komplain adalah yaitu bantuan AC kepada masjid Al-Muttahidin Nanga Taman sebesar 20 juta, lalu ‎ bantuan pengerasan halaman TK Taman Insani yang merupakan aset desa sebesar 19 juta, ‎kemudian Sarana olahraga masyarakat sebesar 11 juta yang tidak dibantu kepada perkumpulan olahraga di nanga taman,”ujarnya. Minggu,12/6/16.

Tidak hanya itu, kata Abang Zambi, ia juga dengan timnya menulusuri kejanggalan yang lain yaitu bantuan fasilitas kesenian sebesar 11 juta dan bantuan ini juga sudah diadakan juga di tahun 2014 tetapi belum ada bantuan hingga saat ini.

“Kasus yang lainnya seperti pelebaran jalan seberang sekadau dengan panjang 200 meter sebesar 21 juta. Jalan pepe Rabat beton sebesar 17 juta, untuk program ini ada indikasi jalan itu sudah di klaim pihak PPIP yang membangun tetapi jalan itu masuk dalam draf laporan anggaran tahun 2015 desa Nanga taman‎ kemudian jalan Balai dengan panjang 66 meter dengan biaya sebesar 17 juta dan jalan itu juga adalah program PPIP tetapi dimasukan dalam draf anggaran desa 2015,”bebernya.

Program lainnya, dikatakan Abang Zambi, lalu rehap habis jembatan gantung di sungai sekadau dengan biaya 14 juta, tetapi kenyataan jembatan itu masih bagus. ‎

“Dan kasus terakhir adalah  pembangunan pasar Desa ( rehap ), dianggarkan hanya 3 pintu tetapi dikerjakan 4 pintu sehingga berdampak pada mandetnya pengerjaan tidak selesai 100 persen, pembangunan yang mandet di antaranya WC, Lantai, Dek, dengan biaya 200 juta. Dan ada juga kasus penggelapan tanda tangan dalam pengesahan APBDes,”pungkasnya.‎

Ia berharap, kepala Desa bisa bertanggungjawab atas apa yang telah ia perbuat dan kami dari BPD mau sebenarnya adanya keterbukaan dari kades tentang kasus ini.

Abu Hamzah selaku ketua masjid Al-Muttahidin Nanga Taman mengatakan, ia mengakui tidak pernah menerima bantuan AC dari pihak Desa. “Kami dengar dari masyarakat masjid ada bantuan AC tahun 2015 lalu, kami juga terkejut dengan adanya bantuan ini, jadi sampai saat ini belum ada bentuk fisik AC ke kami,”pungkasnya.‎

Sementara itu, Kepala Desa Nanga Taman Vadjar ali menanggapi dugaan proyek fiktif dan keluhan dari pihak BPD Nanga Taman tentang adanya 9 item yang tidak sesuai dengan APBDes.

‎”Pertama yang dapat saya sampaikan, ‎jadi segala sesuatu yang belum diakses desa menunggu dana desa cair 20 persen dari pemkab sekadau ‎dan hal – hal yang lain terbentur waktu pengerjaannya,”ujarnya.

Namun, kata Vadjar ali, program yang belum dilakukan akan diselesaikan nanti dan pihaknya sudah menyiapkan ratusan zak semen untuk pembangunan yang belum di terbangun. ‎

“Di kantor Desa ada180 zak di kantor rencana akan dibangun rabat beton dijalan balai dan pepe dan jalan seborang sekadau. Dan saat ini sedang dilakukan pengerjaan,”tukasnya.

Bayu Dwi Harsono kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, kesatuan bangsa, pemerintahan desa (BPMKBPM) Kabupaten Sekadau mengatakan, sebelumnya ia belum mendengar adanya kejanggalan proyek yang dilaporkan oleh pihak BPD Nanga Taman.

“Kalau bisa dipastikan dulu sumbernya dan duduk persoalannya. Kami minta datanya,”ujarnya.

Bayu menambahkan, informasi yang telah disampaikan kepadanya, langsung ia menghubungi kades dan ketua BPD Nanga Taman. “Sudah saya konfirmasi ke kades dan ketua BPD tidak ada masalah proyek fiktif. Saya harap pihak media konfirmasi ke kades dan pihak BPD jangan asal expose nanti mereka tuntut balik,”pungkasnya. ‎

Terpisah, Kepala Inspektorat Kabupaten Sekadau Rasihan mengatakan, pihaknya akan melakukan tindakan dan menelusuri terkait adanya dugaan proyek fiktif yang melibatkan kepala desa.

“Kami akan terima laporan ini, dan tentu akan kami tindak lanjut sesuai dugaan program fiktif yang dikeluhkan BPD,”ujarnya. ( Hermanto )