Beranjak dari kondisi tersebut, mendapat sorotan dari Panitia Khusus (Pansus) II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang Saat menyampaikan Laporan Panita Khusus Permintaan Persetujuan dan Perndapat Akhir Bupati Sintang Terhadap Pembahasan Enam Raperda Kabupaten Sintang Tahun 2019 yang digelar di Ruang Sidang, Kamis (14/11/2019).
Juru Bicara Pansus II DPRD Sintang, Maria Magdalena meminta kepada Pemerintah Kabupaten Sintang untuk segera berkoordinasi dengan pihak Pengelola yakni Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) terkait Taman Wisata Alam Bukit Kelam.
“Kami meminta kepada Pemerintah Kabupaten Sintang untuk segera berkoordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam mengingat banyaknya aset Pemerintah Kabupaten Sintang yang berada di tempat wisata alam Bukit Kelam,” ujarnya.
Pansus II mengatakan adanya aset yang terdapat di taman wisata Bukit Kelam merupakan aset dari Pemerintah Kabupaten Sintang yang harusnya diselesaikan dengan baik mengingat kepengurusan taman wisata Bukit Kelam sudah bukan lagi menjadi wewenang dari Pemerintah Kabupaten Sintang melainkan dari Badan Konservasi Sumber Daya Alam.
Tak hanya itu, Pansus II juga meminta kepada Pemerintah Kabupaten Sintang agar mengatur retribusi masuk yang digunakan di tempat wisata yang digunakan untuk kegiatan pendidikan atau kegiatan pembinaan agama.
“Jika untuk siswa atau kegiatan keagamaan sebisa mungkin biaya masuknya berbeda dengan orang umum lainnya, sehingga tempat wisata yang ada di Kabupaten Sintang selain memberikan penghiburan juga bisa dijadikan tempat pembinaan karakter siswa,” pungkasnya.
