LINTASKAPUAS | SINTANG – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sintang Florensius Ronny mempertanyakan apa standar yang di jadikan patokan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sehingga menetapkan kabupaten Sintang penyumbang angka inflasi tertinggi secara nasional
“Sebenarnya kita bukan melawan ketetapan yang sudah dikeluarkan Kemendagri, hanya saja perlu dilihat kembali apa- apa saja yang dijadikan patokan standar inflasi di Sintang, ” ungkap Florensius Ronny kepada lintaskapuas.com saat ditemui diruang kerjanya kemarin.
Menurut Politisi Muda Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kabupaten Sintang ini tidak semua barang dagangan bisa dijadikan standar inflasi karena tidak bisa ditemukan setiap saatnya.
Sebagaimana contoh, Ikan Baong, pasti tidak bisa dijadikan sebagai standar inflasi karena ikan ini ikan musiman, saat musim banjir akan susah untuk mendapatkannya, walaupun ada harganya pasti tinggi, oleh sebab itu, harus ada perbaikan standar inflasi yang diberikan Kemendagri.
Menurutnya, untuk standar Inflasi patokannya diambil dari barang yang tersedia setiap saat yang mudah dijangkau masyarakat. ” seperti contoh Ikan Baong tadi diganti dengan Ikan nila atau ikan lele, karena ini mudah didapatkan maka bisa dijadikan standar apakah mempengaruhi tingkat Inflasi itu sendiri, ” jelasnya.
Selain itu, lanjut legislator Daerah pemilihan Sintang 3 ini, standar yang kedua, menurutnya juga harus memperhatikan sektor penghasil karena disintang ini selain penghasil juga banyak sebagai penikmat, oleh sebab itu untuk menentukan standar inflasi tidak bisa dinilai dari satu aspek saja
“Sebagai contoh telur dan ayam, dalam kategori ini masyarakat Sintang itu sebagai penikmat bukan penghasil. penghasil barang tersebut adalah Singkawang, sementara kita lihat sendiri Singkawang sendiri juga mengalami inflasi, apalagi Sintang, ” jelas Florensius Ronny.
Untuk Standar lainnya yang dikonsumsi masyarakat, seperti Cabai, juga tidak bisa dijadikan standar, karena ini juga musiman apalagi kita baru mulai untuk menggalakkan nya, ” tambahnya.
Meskipun dikatakan Kabupaten Sintang mengalami inflasi. namun, menurut Ketua DPRD Termuda se Indonesia ini, situasi Sintang saat ini masih tetap aman terkendali.
“Artinya daya beli (konsumtif) masyarakat masih biasa saja, kemudian daya jual masyarakat (penghasil) juga masih standar. tidak ada kenaikan yang signifikan sehingga berpengaruh terhadap daya beli dan daya jual masyarakat, “tegasnya.
Meski demikian, apa yang menjadi atensi dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan inflasi di Kabupaten Sintang, agar tetap ditindak lanjuti oleh sejumlah OPD termasuk monitoring harga-harga barang di pasar
“Untuk dari sisi anggaran, DPRD juga akan selalu mengoptimalkan supaya kegiatan-kegiatan APBD itu bersifat padat karya sehingga bisa dinikmati masyarakat langsung, “tuturnya.
Ia juga menilai, sejauh ini, Pemerintah Kabupaten Sintang sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menekan tingginya angka inflasi di Kabupaten Sintang melalui dana DID yang dikucurkan langsung dari Pemerintah Pusat.
“Kemarin kita sudah membahas APBD perubahan lalu mendapat dana DID hampir 10,6 miliar dana itu untuk penanganan inflasi mulai dari operasi pasar murah hingga pada kegiatan-kegiatan padat karya yang sifatnya bersentuhan langsung dengan masyarakat mulai dari kota kabupaten hingga kota kecamatan yang ada diwilayah Kabupaten Sintang, “pungkasnya.
