LINTASKAPUAS.COM-SINTANG, Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Dearah (DPRD) Sintang meninjau ruas jalan Penghubung empat kecamatan wilayah perbatasan tepatnya di jalan Sintang-Binjai Desa Simba Jaya Kecamatan Binjai Hulu, Selasa (22/3).
Peninjauan akses ruas jalan yang hancur tersebut untuk merespon keluhan masyarakat di empat kecamatan yang mengaku sulit menuju ibukota kabupaten karena jalan rusak parah.
Jalan Simba sempat ditangani pemerintah menggunakan dana Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun, karena pengerjaan dilakukan waktu musim hujan—dan setelah selesai ‘diterjang’ banjir—kerusakan jalan justru makin parah. Sedikitnya, ada dua kubangan dalam yang mengganggu mobilitas masyarakat, kubangan itu tak jarang menimbulkan antrean panjang ketika ada mobil terjebak. “Kami prihatin dengan kondisi ini. Untuk mengatasinya, solusi sementara menggunakan jalan pintas yang dibangun PNPM. Panjangnya 1,3 kilometer. Rencana ini sudah dibicarakan dengan camat dan kepala desa,” kata Ketua Komisi B DPRD Sintang, Harjono.
Wacana tersebut, kata politisi Golkar ini, akan dibicarakan lagi dalam rapat kerja dengan Dinas Pekerjaan Umum usai Paskah. Supaya rencana pemanfaatan jalur alternatif bisa segera direalisasikan. “Jalur alternatif ini penting. Karena jalan Simba selain dilalui oleh masyarakat Kecamatan Binjai, Ketungau Hulu, Ketungau Tengah dan Ketungau Hilir, juga dilewati oleh perusahaan. Tidak mungkin kita melarang orang lewat meski jalan sedang dikerjakan. Makanya perlu jalur alternatif, ini akan menjadi prioritas kami,” tutur mantan Ketua DPRD Sintang ini.
Menurut politisi asal Nanga Tebidah ini, alasan utama pemanfaatan jalur alternatif menggunakan jalan PNPM karena tidak banjir. “Beda halnya dengan jalan Simba, ruas sepanjang 6 kilometer selalu kebanjiran jika musim penghujan,” katanya.
Untuk perbaikan jalan Simba, kata pria yang akrab disapa Bejang ini, juga bisa melibatkan perusahaan menggunakan dana Corporate Social Responsibility (CSR; tanggung jawab sosial perusahaan) mereka. “Tapi jangan sampai tumpang tindih dengan anggaran pemerintah daerah,” sarannya.
Wakil Ketua DPRD Sintang, Sandan mengatakan jalan PNPM yang diwacanakan sebagai jalur alternatif, statusnya saat ini mungkin jalan transportasi pedesaan (trandes). “Saya kira soal status jalan tidak masalah. Apalagi camat juga mendukung. Makanya kami minta PU segera menghitung aspek tekhnis terkait penggunaan jalur alternatif ini. Kami akan memperjuangkannya sesuai dengan kemampuan keungan daerah,” tegasnya.
Politisi Gerindra ini menuturkan, perbaikan jalur alternatif bukan berarti mengabaikan jalan poros. “Tujuannya agar mobilitas masyarakat tidak terganggu ketika jalan Simba kebanjiran,” tegasnya.
Soal kemungkinan jalan Simba tidak tertangani dengan baik karena perencanaan tidak matang, politisi Dapil Serawai-Ambalau ini tidak mau berspekulasi. “Nanti bisa terungkap saat rapat kerja dengan Dinas PU. Kami tidak berani mengatakan ini yang salah atau itu yang benar. Kami juga tidak menyalahkan kontraktor. Yang jelas, kami ingin adanya perbaikan ke arah yang lebih baik,” tegasnya.
Camat Ketungau Hilir, Kusnidar menegaskan, untuk solusi jangka pendek jalan PNPM memang harus ditingkatkan. “Selama ini hanya bisa dilewati sepeda motor saja, perlu ditingkatkan agar bisa dilewati kendaraan roda empat sementara menunggu pemeliharaan jalan poros jangka panjang. Kalau tidak seperti ini, jalan Simbak ndak akan pernah bagus. Karena, titik banjir di Simba Jaya hampir 6 kilometer,” katanya.
Beni Sahbani, PPTK jalan Binjai mengatakan jalan Simba hanya berupa penimbunan saja. Sebelumnya, ketika masyarakat melewati jalan tersebut harus bayar. “Makanya dari PU berinisiatif menimbun. Dananya menggunakan DAK tambahan yang datangnya akhir tahun atau sekitar bulan Oktober. Proyeknya kontraktual selama 80 hari,” bebernya
Menurutnya, pekerjaan dilakukan ketika musim penghujan karena dana yang masuk bertepetan dengan musim yang dimaksud. “Penimbunan menggunakan tanah biasa, kemudian ditingkatkan dengan latrit. Lalu dipasang batu di kiri dan kanan badan jalan,” sambungnya.
Mengenai tudingan perencanaan tidak matang, Beni mengatakan secara ekonomis dananya hanya cukup untuk menimbun saja. “Kalau menggunakan beton, dananya tidak cukup. Dana yang ada paling hanya cukup untuk membangun jalan beton 100 meter. Dananya Rp1,9 M saja,” katanya.
Merespon wacana dewan menggunakan jalur alternatif, Beni mengatakan harus mempelajari dulu. Karena jalan yang akan dibangun menggunakan dana pemerintah statusnya harus terdaftar dalam aset. “Akan dilihat dulu apakah jalan PNPM ini masuk dalam aset pemerintah,” kata dia.
“Meski dewan tidak mempermasalahkan status jalan itu, kami tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Kalau diperiksa nanti jalannya malah tidak terdaftar, kami juga yang susah. Bisa saja status jalan diusulkan, tapi yang namanya aset harus diteken bupati,” tegasnya.(yusrizal)
