LINTASKAPUAS.COM-SINTANG, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PM dan Pemdes) Dra. Hendrika, M.Si mengatakan, dari 391 desa yang ada dikabupaten Sintang, 30 persen bangunan kantornya sudah tak layak digunakan lagi.
“30 persen kantor desa di Kabupaten Sintang ini sudah tak layak digunakan lagi dan harus segera direnovasi. Namun, karena terbatasnya anggaran maka dalam waktu dekat ini kita baru bisa melakukan perbaikan terhadap 40 kantor desa yang kondisinya sangat parah, “ujar Hendrika kepada wartawan, senin(13/10)
Menurut Hedrika dari 391 desa yang ada saat ini telah memiliki Kantor desa termasuk 110 Desa pemekaran, meski sebagian masih sangat sederhana namun untuk beberapa desa kondisinya memang tidak layak oprasional sehingga perlu di lakukan perehaban.
“Beberapa desa telah melakukan inisiatif dengan melakukan perehaban melalui Alokasi Dana Desa ( ADD) kendati dengan dana yang sangat terbatas.Namun, untuk mengalokasikan perehaban ini tentu melalui proses musyawarah di tingkat desa, kepala desa tidak dapat melakukan inisitif sendiri,” Ingat Hendrika.
Selain peningkatan pembangunan yang memadai, Hendrika juga mengingatkan bahwa yang lebih penting yakni melakukan pembagunan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai aparatur desa. Para aparatur Desa dituntut dapat melakukan penyusunan anggaran hingga pertangungjawabanya.
“ Kita akui saat ini banyak aparatur di tingkat desa yang pemahamanya masih rendah terutama dalam administrasi pelaporan pertangungjawaban akibatnya bawasda masih menemukan bentuk kesalahan yang tidak bisa dipertangungjawabkan oleh kepala desa,” jelas Hendrika.
PM Pemdes saat ini memprogramkan melakukan bimtek pada seluruh aparatur desa yang dianggap belum memahami pelaporan penggunaan Dana Desa.
“ Bimtek ini penting, apalagi bila Undang-undang Desa ini telah diapikasikan para aparatur desa harus melakukan pertangungjawaban penggunaan anggaran yang cukup besar yang mereka kelola,” Pungkas hendrika, “pungkasnya(Hery Lingga)
