LINTASKAPUAS.COM,KAPUAS HULU- Tidak terasa pemerintahan Jokowi-JK, Rabu (28/1) ini sudah memasuki 100 hari. Masa kerja yang masih tergolong belia ini belum di raskan nikmatnya oleh masyarakat kapuas hulu. Justru kebijkan pemerintah menaikan dan menurunkan harga BBM dalam waktu singkat masih menyisakan cerita lama. Harga barang dan tarif angkutan yang sudah terlanjur merinsek naik, tak kunjung turun.
Harga barang dan tarif angkutan, bagaikan binatang biawak dan tregiling, bisa naik tetapi tidak bisa turun, itulah kondisi nyata di kabupaten kapuas hulu. Terkait kebijakan dan program pemerintah, Bupati Kapuas Hulu A.M, Nasir SH mengaku bisa memahaminya. Karena sebuah kebijakan tidak bisa serta merta dinikmati oleh rakyat, sehingga tak bisa di nilai terlalu dini berhasil atau tidak Jokowi-JK.
“100 hari masa kerja pemerintahan Jokowi-JK belum bisa dilihat hasilnya, beberapa gebrakan dari Presiden sudah ada. Seperti alokasi-alokasi anggaran yang memang diplotkan untuk daerah. Secara nyata realisasi tersebut belum bisa terlihat. Karena hasil kerjanya Presiden ini bisa dilihat 7-8 bulan kedepan,” jelas Nasir kepada wartawan usai memimpin upacara HUT Pemprov Kalbar ke 58 kemarin.
Nasir juga mencontohkan salah satu kebijakan Jokowi-JK yang menekankan kepada seluruh Kepala Daerah jika ada daerah yang potensi listrik untuk segera dibantu. Demikian juga dengan berbagai program yang dinilai pro rakyat. Sementara, Ketua DPRD Kapus Hulu Rajuliansyah, mengatakan. “Saya lihat dampak kerja Jokowi selama 100 hari belum dirasakan sama sekali,” papar pilitisi PPP ini.
Saat ini, kata Rajulim lagi, masyarakat di kapuas hulu masih menikmati program pemerintahan SBY. Kebijakan Jokowi-JK, menaikan dan menurunkan harga BBM masih menyisakan cerita kurang baik bagi rakyat kapuas hulu ini. Harga barang masih tinggi, demikian juga dengan tarif angkutan umum, meskipun pemerintah sudah dua kali menurunkan harga BBM, karena kapuas hulu daerah terpencil.
Menurut Rajuli, program-program dari pemerintah pusat belum bisa dilihat dalam tempo 100 hari, apalagi kebijakan anggaran masih menjalankan kebijakan anggaran presiden sebelumnya. “Kalau ada kebijakan dari pemerintah pusat yang dirasakan oleh masyarakat, itu bukan dari Presiden Jokowi. Itu SBY, karena APBN yang berjalan saat ini merupakan prosduk pemerintah yang lalu,” tuturnya.
