LINTASKAPUAS.COM, SINTANG- Adanya aturan yang mengharuskan Pegawai Negeri Sipil mundur jika mengajukan diri menjadi menjadi calon bupati, tidak menyurutkan niat Alexius Akim maju Pilkada Sintang. Walaupun saat ini menduduki jabatan prestesius sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat, ia menyatakan siap melepas statusnya sebagai PNS. “Saya siap lahir batin. Kalau diharuskan mundur sekarang, saya juga sudah siap,” tegasnya.
Aturan yang tertuang dalam UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Pada Pasal 119 dinyatakan, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/wali kota, dan wakil bupati/wakil wali kota, wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon.
Kemudian pada Pasal 123 ayat (3), dinyatakan, pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota DPR; ketua, wakil ketua, dan anggota DPD; gubernur dan wakil gubernur; bupati/wali kota dan wakil bupati/wakil wali kota wajib, menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon.
Aturan ini berbeda dengan aturan sebelumnya yang hanya mewajibkan cuti dan mengundurkan diri bila sudah terpilih. Aturan itu mulai diberlakukan sejak 15 Januari 2014 dengan tujuan untuk meminimalisir politisasi birokrasi
Akim yang mengklaim sudah mendapat restu dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan siap memenangkan Pilkada Sintang. “Kalau ada yang tanya bapak siap menang, siap kalah, saya jawab siap menang. Karena pada dasarnya, semua yang maju Pilkada itu untuk menang,” katanya.
Ia menyatakan, dirinya memiliki komitmen untuk merubah kehidupan masyarakat dan memajukan Bumi Senentang. Kuncinya melalui dunia pendidikan. “Jangan ragukan komitmen saya. Bila setelah terpilih sebagai Bupati saya dianggap tidak becus ngurus Sintang, silakan demo. Saya siap mundur,” tegasnya lagi.
