LINTASKAPUAS.COM-SINTANG, Wilayah Kecamatan Ketungau Hulu merupakan salah satu wilayah yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Namun sangat disayangkan karena dari segi infrastruktur, wilayah perbatasan tersebut menjadi serabi terbelakang bagi Negara kesatuan Republik Indonesia.
Dengan kondisi tersebut sejumlah masyarakat yang ada diperbatasan meminta kepada pemerintah agar tidak plin plan dalam membagun perbatasan, pasalnya jika pemerintah indonesia tak kunjung memperhatikan wilayah perbatasan tesebut
Pemerintah diminta memberikan opsi kepada masyarakat terkait pembangunan perbatasan. Masyarakat memilih diurus pemerintah pusat atau diurus negara lain yang bersedia mengurus. “Ini solusi bagi perbatasan,” kata Murjani, koordinator informasi masyarakat perbatasan (KIMTAS) Sintang, kemarin.
Menurut Murjani ketidakseriusan pemerintah pusat membangun perbatasan bukan sekedar isapan jempol. Namun fakta tak terbantahkan. Jalan Sintang-Jasa (Ketungau Hulu) pada musim hujan menjadi bubur. Sama sekali tidak bisa dilintasi. Padahal merupakan akses utama warga perbatasan menuju ibukota kabupaten Sintang.
Jalan alternatif melalui Balai Karangan juga demikian.Akses jalan Senaning ke Balai Karangan pada musim penghujan medannya tidak memungkinkan dilintasi kendaraan. Padahal merupakan akses penting untuk mengangkut kebutuhan pokok masyarakat perbatasan. Lantaran jarak tempuh ke Sintang lebih jauh.
Murjani menambahkan infrastruktur buruk perbatasan merupakan ulah pemerintah pusat yang tidak memperhatikan wilayahnya sendiri. Perbatasan hanya menjadi jadi jualan untuk menebar janji. Sementara komitmen dan keseriusan masih menyisakan tanda tanya besar. Karena itu, lanjut dia, pemerintah pusat diharapkan kejujurannya, jika perbatasan ingin tetap ditelantarkan agar disampaikan ke masyarakat luas. Bukan sebatas menebar janji tanpa kejelasan.
“ Komitmen pemerintah pusat membangun perbatasan masih sebatas wacana. Alangkah baiknya jangan (perbatasan) dibangun sama sekali. Pemerintah pusat harus memberikan opsi kepada masyarakat untuk jajak pendapat,” kata Murjani.
Murjani mengatakan, sulit diterima kalau jalan perbatasan hanya bisa dilintasi pada musim panas. Ruas jalan perbatasan belum mampu menunjang sarana transportasi warga perbatasan di segala musim. Pembiaran pemerintah pusat mengakibatkan kondisi itu dialami sepanjang masa. “Jalan Sintang-Senaning belum sama sekali tersentuh aspal,” katanya.
Ia menambahkan, dampak buruknya infrastruktur perbatasan membuat warga perbatasan menuju ibukota kabupaten harus mengeluarkan biaya mahal dengan menggunakan jalur transportasi air. Ongkos sekali jalan hampir Rp 500 ribu. “Kalau pulang pergi bisa habis Rp 1 juta, itu hanya untuk transportasi. Belum penginapan ditambah biaya makan,” katanya.
Murjani juga meminta pemerintah pusat tidak pilih kasih membangun perbatasan. Pasalnya, di Kalimantan Barat hanya Sintang yang belum dibangun Pintu Lintas Batas (PLB). Sementara di Kalbar terdapat lima kabupaten yang berbatasan langsung dengan Sarawak Malaysia. Yakni Sintang, Kapuas Hulu, Sanggau, Bengkayang dan Sambas.
