Masyarakat Bukan “Bodo”, Mereka yang tidak Paham dengan Tugas Kewenangannya

0
1218
Pernyataan Anggota DPRD provinsi Kalbar Krisantus Kurniawan didalam Akun facebooknya tentang PKR copy
Pernyataan Anggota DPRD provinsi Kalbar Krisantus Kurniawan didalam Akun facebooknya tentang PKR copy

LINTASKAPUAS.COM-SINTANG, Pernyataan yang di Posting oleh Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalbar, Krisantus Kurniawan yang di Up-load dalam Akun facebooknya di dalam “Group Publik Rumah Krisantus” pada tanggal 7 Februari 2016 Menuai Kontrofersial dari sejumlah kalangan khususnya masyarakat yang ada di kabupaten Sintang.

Isi dari Pernyataan Krisantus kurniawan tersebut yakni “Masih soal PKR panitia selalu langsung ke Pusat, nah spt saya sampaikan tadi, beberapa persyaratan mutlak mesti di peroleh dari Prov induk, bagaimana ceritanya bisa mekar kalau spt itu ? Apa persyaratan itu bisa di peroleh dari pemerintah pusat ? Pemerintah pusat dlm hal ini cuma mengesahkan terbentuknya DOB, apabila smua persyaratan sudah terpenuhi, oleh sebab itu dlm permasalahan PKR berlarut2 kepada org2 di Sintang sana yg tidak tau proses dan mekanisme yg sebenarnya jgn asal ngomong, karna omongan saudara akan menyesatkan masyarakat, kalau blm paham tapi sdh berkoar2 ; itu namanya bodo sdh lewat pintar blm sampai !

Anggota Korps Alumini HMI (KAHMI) Sintang, Slamet Bowo menyatakan bahwa kita semua tahu siapa Krisantus Kurniawan. Lagian justru aneh masyarakat yang meminta pemekaran kok wakil rakyat di DPRD Provinsi Kalbar malah bertolak belakang. “Siapa sih anggota dewan kok berani melawan rakyat,”  tegas Slamet Bowo.

Menurutnya, jika Dewan Krisantus tidak sepakat dengan keinginan rakyat akan pemekaran Provinsi Kapuas Raya, mestinya dewan  tersebut mundur. Karena anggota dewan itu wakil rakyat. “Artinya, yang bodo bukan kita yang memperjuangkan pemekaran, tapi anggota dewan yang tak paham tugas dan wewenang,” kata Bowo.

Intinya, lanjut Bowo, masyarakat sintang menghormati proses yang sedang berlangsung. Bahkan, kita juga mendesak pemerintahan lima kabupaten yang tergabung dalam pembentukan Provinsi Kapuas Raya untuk kompak.  “Jangan ada lagi “One Man Show” seperti sebelum-sebelumnya. Karena PKR kerja lima kabupaten bukan satu. Selain itu membentuk PKR juga tak seperti membentuk negara baru, kita masih akan tetap include dengan Kalbar bukan berarti pisah begitu saja. Tak akan ada kerugian bagi Kalbar dalam pemekaran ini,” kata dia.