LINTASKAPUAS.COM,KAPUAS HULU- Kapuas Hulu memiliki peranan strategis, selain sebagai kabupaten yang berbatas langsung dengan negara tetangga, kapuas hulu merupakan satu-satunya kabupaten konservasi di kalimantan barat. Sebagai kabupaten konservasi, tentu dengan konsekuensinya adalah membangun dengan berbagai batasan yang diatur dalam undang-undang lingkungann hidup dan kehutanan RI.
Untuk itu Bupati kapuas hulu A.M Nasir SH akan berusaha menggalang kabupaten konservasi dan perbatasan lainnya di Indonesia untuk membentuk asosiasi atau forum tersendiri. Karena sebagai kabupaten konservasi, konsekuensinya Kapuas Hulu sedikit kendala dalam membangunan. Karena kawasan lindung tidak bisa diganggu gugat dan masalah tersebut wewenang pemerintahan pusat.
“Ketika kami ingin membangun infrastruktur seperti jalan di kawasan lindung sebenarnya masih bisa, tapi prosesnya panjang dan lama, harus pinjam pakai ke pusat,” katanya. Masalah ini pernah ia sampaikan kepada Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (Menhut LH), Siti Nurbaya belum lama ini di Jakarta, ketika diminta jadi narasumber dalam sebuah seminar nasional tentang lingkungan.
Menurut Nasir, kurang lebih 95 persen Kapuas Hulu tergantung dengan Kemenhut dan LH, mau maju atau mundur. Sehingga konservasi menjadi sandungan bagi daerah ketika hendak membangun desa dan dusun. “ Apa yang kami sampaikan mudah-mudahan jadi masukan Kementerian untuk dipelajari dalam memutuskan kebijakan bagi daerah yang konsisten menjaga kawasan hutan,” terang Nasir.
Lebih lanjut Nasir mengatakan, Pemkab sedang berkoordinasi dengan kabupaten konservasi lainnya di Indonesia untuk membentuk semacam asosiasi atau forum daerah. Karena di Indonesia ada tujuh kabupaten konservasi. “Sebelumnya kami sudah membicarakan ini dengan Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah. Sejauh ini ada keinginan yang sama dari kabupaten konservasi lainnya,” terangnya.
Bila asosiasi kabupaten konservasi bisa dibentuk, akan lebih memudahkan memperjuangkan hak-hak kabupaten konvensasi ke pemerintah pusat dan dunia internasional. Jangan kabupaten konservasi, hanya sebagai objek penelitian negara luar saja. Sementara konvensasi untuk menjaga hutan tidak ada, kedepan, dana konvensasi dunia mesti masuk ke kas daerah untuk melakukan pembangunan.
Ia juga berencana mengajak kabupaten lainnya yang berbatasan langsung dengan negara tetangga juga membentuk semacam asosiasi. Dengan terbentuknya asosiasi-asosiasi diharapkan kabupaten perbatasan bisa kompak dan selalu dalam kebersamaan. “Forum ini sedang kami bicarakan, belum terbentuk, cuma kami sudah berkoordinasi antar sesama kabupaten perbatasan,” ungkap Nasir.
