LINTASKAPUAS.COM- SINTANG, Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla sudah mulai berjalan, sejumlah gebrakan mulai dilakukan para anggota kabinetnya. Secercah perubahan pembangunan diharapkan masyarakat khususnya di Kalbar.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalbar, Kadri mengatakan bicara apa yang akan di dapat Kalbar selama pemerintahan Jokowi-JK, tentunya itu sebuah pernyataan yang jadi pertanyaan kebanyakan orang. “Termasuk saya,” kata dia.
Perubahan pembangunan apa yang akan terjadi di Kalbar selama pemerintahan hingga lima tahun mendatang, menurut politisi PKB ini tentunya ada sejumlah prioritas yang harus dipertimbangkan sehingga target dan capaiannya jelas.
“Bicara kepemimpinan negara hingga lima tahun mendatang, tentunya kita tidak bisa lepas dari visi misi yang telah disampaikan Bapak Jokowi dan Bapak Jusuf Kalla kepada masyarakat selama masa kampanye dulu,” jelasnya.
Politisi asal Daerah Pemilihan VII Sintang, Kapuas Hulu, Melawi mengatakan sangat tertarik pada dua point penting dalam rencana aksi yang akan dilaksanakan pemerintahan sekarang dengan kabinet kerjanya, yakni bidang kemaritiman dan kedaulatan pangan.
Dari kemaritiman, selain soal pertahanan dan keamanan bidang kemaritiman karena Kalbar punya perbatasan laut dengan Negara tetangga Malaysia, Kadri melihat ada potensi ekonomi terkait kelautan dan perikanan di Kalbar sangat besar.
“Ada 7 Kabupaten/kota yang berbatasan dengan laut yakni, Kabupaten Sambas, Kota Singkawang, Bengkayang, Kabupaten Mempawah, Kubu Raya, Kayong Utara dan Ketapang dengan zona perikanan mencakup Laut Cina Selatan, Selat Karimata dan Laut Natuna,” ucapnya.
Sementara Kabupaten/Kota lainnya kata dia juga punya potensi perikanan air tawar yang sangat besar dan semua potensi kelautan dan perikanan tersebut belum tergarap maksimal.
“Untuk perikanan dari hasil budidaya dan tangkap setiap tahun mengalami peningkatan dan menjadi salah satu andalan pembangunan perekonomian di Kalbar dan saya yakin dibawah kepemimpinan orang-orang professional di kabinet kerja Jokowi-JK, potensi perikanan di Kalbar akan diperhatikan melalui sejumlah program untuk peningkatan produktivitas dan kesejahteraan nelayan,” ujarnya.
Dia mencontohkan Kabupaten Kapuas hulu yang kebetulan merupakan daerah kelahirannya. Ada potensi besar perikanan air tawar yang masih punya ruang sangat luas untuk terus dikembangkan. Ada Danau Sentarum yang selama ini ini memberikan kontribusi besar pemenuhan gizi masyarakat dari ikan.
“Untuk mengelola Danau Sentarum agar tetap memberikan kontribusi besar bagi perikanan saya pikir perlu melibatkan lintas instansi seperti kehutanan dan lingkungan hidup, pertanian dan lainnya. Kalau hanya bicara produksi ikan, saya pesimis akan terjadi peningkatan karena ada persoalan lingkungan di sekitar danau yang berdampak pada sedimentasi atau pendangkalan dan tentunya berdampak pada produktivitas, belum lagi dari sisi kesejahteraan masyarakatnya,” kata dia.
Jika ditarik ke kebutuhan Kalbar, dia yakin akan banyak program yang bisa masuk untuk meningkatkan produktivitas kelautan dan perikanan serta kesejahteraan nelayan. Banyak program yang bisa digarap pemerintah seperti, peningkatan kapasitas nelayan dan kelembagaan nelayan, program perbaikan kualitas lingkungan diwilayah perairan untuk pengembangan potensi kelautan dan perikanan berkelanjutan, program peningkatan kesejahteraan nelayan melalui perluasan areal budidaya perikanan dan banyak lagi yang lainnya.
“Terpenting bagaimana memperkuat basis data sektor kelautan dan perikanan sehingga program yang dirancang bisa tepat sasaran, misalnya jumlah nelayan, total produksi, jenis produksi tiap wilayah, data kerusakan lingkungan di basis produksi, tingkat kesejahteraan, kualitas dan kuantitas utilitas publik dan utilitas pendukung lainnya di perkampungan nelayan dan data lainnya,” ujarnya.
Sementara, dari kedaulatan pangan berbasis kerakyatan, dia melihat selama ini pusat sudah memberikan perhatian pada upaya itu. Banyak program yang sudah masuk ke Kalbar dan dia yakin dengan Kabinet Kerja Jokowi-JK akan banyak lagi program inovasi pertanian yang bisa dikembangkan.
“Kita punya 14 Kabupaten/Kota dengan keunggulan bidang pertanian yang kompetitif dan spesifik, misalnya wilayah utara (dari mempawah sampai Sambas) dan selatan (Ketapang, Kayong Utara) yang selama ini jadi basis pengembangan tanaman pangan dan kawasan timur yang mengembangkan tanaman perkebunan seperti karet, kakao dan lainnya,” kata dia.
Berkurangnya lahan pertanian pangan produktif di Pulau Jawa tentunya jadi persoalan bagi basis pangan nasional, tapi menurut Kadri hal itu adalah peluang bagi Kalbar karena pemerintah tentunya memikirkan ekstensifikasi dengan mencari alternatif pengembangan lahan pangan di luar Jawa dan Kalbar adalah salah satu wilayah potensial pengembangan.
“Program Food Estate saya pikir itu bagian dari terobosan pemerintah dan sudah mulai berjalan di sejumlah kabupaten,” .
Jika bicara kedaulatan pangan berbasis kerakyatan, dia melihat program cetak sawah baru atau sekolah lapang maupun penguatan mekanisasi pertanian yang selama ini berjalan juga efektif, yang perlu diperkuat adalah pendampingan secara kontinyu kepada petani oleh pemerintah.
“Penyuluh swadaya juga perlu diperhatikan pemerintah untuk mengatasi kekurangan tenaga penyuluh karena prinsipnya semakin banyak pelaku usaha pertanian yang mau berbagi ilmu dan membina warga di sekitarnya untuk meningkatkan produktivitas pertanian itu akan lebih baik lagi,” jelasnya.
Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan juga menurut Kadri mesti jadi perhatian pemerintah sesuai amanat UU 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan misalnya dengan membuat perda yang menetapkan areal pangan dan larangan alih fungsi komoditi dari pangan ke perkebunan atau ke penggunaan lainnya.
“Saya yakin akan banyak program pusat yang masuk ke kalbar terkait perluasan areal pertanian pangan, alih teknologi pertanian dan penguatan kelembagaan petani serta peningkatan kesejahteraan petani. Saya yakin pusat juga akan melihat bahwa Kalbar ini adalah basis pertanian pangan berkelanjutan nasional dimasa yang akan dating sehingga berbagai program pengembangan semestinya mulai sekarang bisa terus ditingkatkan oleh pemerintah pusat,” ungkapnya.
Dari sektor lainnya, seperti peningkatan infrastruktur dasar di Kalbar maupun pengembangan kawasan perbatasan, program pusat sudah berjalan dan Kadri yakin akan terus ditingkatkan, misalnya pembangunan jalan parallel perbatasan yang sudah masuk rencana strategis nasional, belum lagi soal peningkatan kesejahteraan masyarakat di beranda terdepan Negara dan pemenuhan infrastruktur dasar seperti jalan, pendidikan dan kesehatan. (*)
