LINTASKAPUAS.COM,SINTANG-Permintaan pemerintah agar taat membayar pajak dinilai masyarakat hanya untuk membiayai perjalanan dinas para pajabat Sintang. Bukan tanpa alasan, pasalnya dengan Pendapatan Asli Daerah(PAD) tahun 2014 hanya Rp 52 miliyar, pemerintah menghabiskan perjalanan dinas mencapai Rp 80 miliar. “Ironis sekali, ternyata selama ini masyarakat taat bayar pajak hanya untuk membiayai perjalanan dinas para pejabat di Sintang ini,” kata Ketua Umum HMI Cabang Sintang, Pari Purnohadi, Kamis(27/11).
Pari mengatakan, dengan tidak adanya keseimbangan biaya perjalanan dinas dengan PAD Sintang tersebut sama saja pemerintah melakukan pembohongan kepada masyarakat dengan alasan wajib bayar pajak untuk pembangunan Sintang.
Berbicara masalah pembangunan di Kabupaten Sintang yang meningkat pesat menurut Pari bukan karena kinerja pemerintah akan tetapi karena banyaknya investor yang masuk ke Kabupate Sintang. “Kalau masalah pembangunan Sintang ini banyak dibangun oleh pihak swasta bukan pemerintah, ” ujarnya.
Contohnya infrastruktur jalan yang tak kunjung ada perubahan. Alasan status jalan sebenarnya hanya alasan belaka supaya Pemda tidak disalahkan. “Sekarang mari kita lihat kondisi jalan yang berada diwilayah Masuka Sintang. Itu status jalan mana kalau bukan Kabupaten, tetap juga hancur-kan,” tegasnya.
Tidak hanya itu, jalan yang berada di pesisir pantai baik wilayah Baning Pantai, Kampung Ladang hingga Sungai Kawat tidak satupun mulus. “Bahkan ada jembatannya sudah putus,” katanya.(hery lingga)
