Parah…! Kontraktor Enggan Bayar Pajak Alat Berat

0
2601
Bupati Kapuas Hulu A.M Nasir, SH saat menyerahkan bantuan satu unit mobil operasional kepada kepala UPPD Dispenda Kapuas Hulu Sunardi Sabang
Bupati Kapuas Hulu A.M Nasir, SH saat menyerahkan bantuan satu unit mobil operasional kepada kepala UPPD Dispenda Kapuas Hulu Sunardi Sabang

LINTASKAPUAS.COM,KAPUAS HULU Kepala UPPD Kabupaten Kapuas Hulu, Sunardi Sabang mengaku kecewa dengan ulah sejumlah kontraktor lokal yang enggan membayar pajak alat berat yang mereka miliki. Padahal para kontraktor besar tersebut setiap tahun mendapat pekerjan proyek dengan nilai puluhan milyar tiap tahun, untuk itu UPPD dalam waktu dekat akan kembeli melakukan pendataan dan penetapan pajak.

Jika semua kontraktor lokal yang memiliki alat-alat berat yang diperkirakan mencapai 50-an unit bisa menyumbang pajak negara cukup besar.“Kalau ada 50 unit alat berat milik kontraktor lokal dibayar pajaknya. Maka ada kurang lebih Rp 300 juta/tahun potensi pajak yang akan diterima negara,” tutur Sunardi, usai menerima bantuan satu uni mobil operasional dari Bupati Kapuas Hulu, Rabu (28/1).

Dikatakan Sunardi bantuan mobil operasional dari Pemkab Kapuas Hulu yang di serahkan oleh Bupati Kapuas Hulu A.M Nasir, SH diharapkan mempermudahkan dan memperlancar kegiatan UPPD dalam mendata pajak, sehingga hasil yang dicapai bisa lebih baik. “Kami berterimakasih atas bantuan mobil operasional dari Pemkab kapuas Hulu. Mudah-mudahan ini bisa memacu kinerja pegawai,” jelasnya.

Sehinga, sambung Sunardi, pegawai lebih giat melakukan operasional diperusahan perkebunan sawit yang belum membayar pajak alat berat (PKB). “Selain mendata kontraktor lokal yang memiliki alat berat. Kami juga akan kembali mendata alat-alat berat diperusahaan perkebunan sawit yang belum membayar pajak.Pak Bupati sudah meminta itu, jika tidak bayar segera lapor beliau,” terang Sunardi.

Pria asal Nanga danau kecamatan Kalis ini mengaku sudah menyurati Bupati dan DPRD terkait masih banyak perusahaan perkebunan sawit yang belum membayar pajak alat berat.Demikian juga dengan kontraktor lokal. “Hasil pajak kendaraan yang di bagi Pemprov Kalbar setiap tahunnya bisa belasan milyar.Semoga target kedepan bisa bertambah baik pajak alat berat maupun lainnya,” tutur Sunardi.

Dikatakannya, kontrakantor lokal dan perusahaan perkebunan kelapa sawit tidak perlu takut untuk membayar pajak alat berat. Karena semakin tua alat berat yang dimiliki, maka semakin kecil pajak yang harus di bayar, ada penyusutannya. “Pemerintah daerah mendukung penuh upaya kami dan ini bisa dilihat dengan dianggarkan mobil operasional melalui DPPKAD Kapuas Hulu,” terangnya.