LINTASKAPUAS.COM,SINTANG-Menjelang akhir tahun sejumlah proyek pembangunan di Kabupaten Sintang tidak selesai tepat waktu. Ini membuat daya serap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tidak seimbang. Sehingga terjadi ketimpangan realisasi anggaran per triwulan.
Hal tersebut diakui langsung oleh Wakil Bupati Sintang, Ignasius Juan. Menurut Juan keterlambatan tersebut disebabkan faktor cuaca. “Ada sejumlah pengerjaan jalan yang tidak bisa dikerjakan karena musim penghujan,” katanya.
Diakui Juan, keterlambatan penyelesaian merupakan alasan klasik. Setiap tahun selalu terjadi, khususnya seperti pengerjaan jalan. “Sedikit ada tenggang masa setelah kontrak sampai pelaksanaan, sehingga ketika pelaksanaan proyek, jatuh pada musim penghujan. Ini memang kendala klasik, alasan klasik. Terjadi setiap tahun,” ucapnya.
Meski demikian, lanjut Juan, pemerintah tetap memacu sampai tingkat penyelesaian. Pembayaran dilakukan sesuai hasil pekerjaan. “Bagi yang tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya kami stop kemudian dihitung volume pekerjaannya. Pembayaran sesuai hitungan itu. Tidak bisa pekerjaan belum selesai tapi dibayarkan penuh. Sekarang sudah ketat,” kata Juan.
Tidak selesainya pekerjaan hingga akhir tahun, menjadi sisa anggaran (Silpa). Menurut Juan hal tersebut berakibat daya serap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tidak seimbang sehingga terjadi ketimpangan realisasi anggaran pertriwulannya. “Serapan triwulan pertama, kedua, ketiga dan keempat menjadi tidak merata. Hal ini memang harus dibenahi,” imbuhnya.
Juan mengaku kurang mengetahui secara persis berapa banyak proyek yang tidak selesai tepat waktu, dan berapa Silpa tahun ini. Laporan secara rinci dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) belum ia terima. Hal tersebut akan dibahas melalui rapat evaluasi bersama Bupati melibatkan para SKPD. “Dalam minggu-minggu ini baru akan dilakukan rapat. Masih menunggu Pak Bupati pulang,” kata Juan.
Juan berharap kedepan semua pekerjaan bisa selesai tepat waktu. Apa lagi sudah ada perintah presiden yang mengharuskan semua proses pelelangan proyek tuntas pada April.
“Selama ini memang terjadi keterlambatan pada proses administrasi di SKPD, proses pengadaan barang dan jasa di Unit Layanan Pelelangan (ULP), sehingga proses pelaksanaan di lapanganpun menjadi terlambat,” pungkasnya. (Hery LIngga)
