Perbatasan Sintang Paling Tertinggal

0
4173

Satu-satunya Perbatasan di Kalbar yang Tak Punya Border 

Wak Sepan, salah satu dusun di Kecamatan Ketungau Hulu yang berbatasan langsung dengan Malaysia
Wak Sepan, salah satu dusun di Kecamatan Ketungau Hulu yang berbatasan langsung dengan Malaysia

Purwanto (43) dengan cekatan memindahkan persneling, memainkan gas dan kopling serta setir mobil yang dikendarainya. Ia harus selalu sigap, mengingat jalan perbatasan yang dilewati cukup berat. Salah perhitungan sedikit, nyawa jadi taruhan.

Pur begitu ia biasa disapa, sudah lima tahun menjadi driver. Sebelumnya, ia menjalani profesi sebagai motoris speedboat. Pria asal Wak Sepan Kecamatan Ketungau Hulu ini mengatakan, untuk berkendara di perbatasan, skill saja tidak cukup. Tapi juga harus didukung mobil dengan gardan ganda. Maka tak heran, sebagian besar mobil yang digunakan warga perbatasan sudah dimodifikasi sedemikian rupa, agar tak menemui hambatan ketika berkendara di jalan berlumpur.

Selain skill dan mobil yang mendukung, driver di perbatasan hendaknya punya pengetahuan tambahan. Minimal mengetahui sedikit tentang mesin atau terampil gonta-ganti ban. Sebab, bengkel mobil sulit dijumpai di pedalaman perbatasan.

Manfaat skill tambahan seperti yang dikatakan Pur, dirasakan betul oleh Kapuas Post yang ikut serta dalam reses anggota DPR RI; Sukiman ke perbatasan. Saat speedboat yang kami tumpangi macet tengah malam—dan harus melanjutkan perjalananan menggunakan mobil pada Selasa (29/3) dini hari—skill Pur sangat berguna. Pasalnya, saat ban belakang mobil yang kami tumpangi  terlepas di Desa Empunak, Pur dengan sigap memasangnya kembali.

Pur menegaskan, harapan utama masyarakat perbatasan adalah menikmati jalan yang layak. “Karena dengan jalan yang selalu rusak, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sulit berkembang,” katanya.

“Kalau jalannya rusak, semuanya serba sulit. Contohnya soal suplai sembako. Terpaksa membeli ke Balai Karangan Kabupaten Sanggau. Kalau ke kota Sintang, jaraknya lebih jauh. Ongkosnya juga mahal,” bebernya.

Ia mengakui, pemerintah telah berupaya membenahi perbatasan. Namun, upaya tersebut belum begitu dirasakan masyarakat. “Perubahan perbatasan memang ada, tapi hanya sedikit saja. Jalan perbatasan memang diperbaiki, tapi selalu rusak lagi. Sejak zaman kakek saya hingga sekarang, kehidupan kami di kampung gitu-gitu aja,” katanya.

Pur juga mengaku iri dengan kabupaten lain yang sudah dibangun border. “Jelas kami iri. Soalnya kita sama-sama di perbatasan dan berada dalam wilayah NKRI. Namun perlakuan pembangunan berbeda,” sesalnya.

 

Perbatasan Paling Tertinggal

Jalan menuju perbatasan sebagian besar masih rusak
Jalan menuju perbatasan sebagian besar masih rusak

Anggota Komisi II DPR RI, Sukiman mengatakan, setelah dirinya mengunjungi perbatasan di Indonesia seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, NTT maupun Papua, yang paling tertinggal adalah perbatasan Sintang-Malaysia di Ketungau Hulu dan Ketungau Tengah. “Perbatasan Sintang jauh tertinggal dari daerah lain, terutama infastruktur jalan. Termasuk border yang belum dibangun,” katanya.

Ia mengatakan, pembangunan infastruktur jalan di perbatasan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Dengan adanya kondisi tersebut, ia berjanji akan menyuarakan pembangunan perbatasan ke pemerintah pusat. Agar bisa teralokasi dalam APBN tahun 2017. “Saya akan bantu dorong melalui Badan Anggaran DPR RI. Supaya tidak terjadi ketimpangan pembangunan di perbatasan. Karena yang saya lihat, perbatasan di Sintang khususnya di Desa Jasa atau Sungai Kelik sangat jauh tertinggal,” katanya.

Ditanya apa yang salah dengan pembangunan perbatasan mengingat dana yang masuk miliaran rupiah setiap tahun, politisi PAN ini berkilah dirinya bukan mencari siapa yang benar dan salah. “Saya tidak dalam konteks mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Yang jelas, pembangunan perbatasan harus jalan terus. Namun ia menyarankan agar perencanaan dan komitmen dalam melaksanakan kegiatan proyek diperbaiki. Percuma anggaran besar kalau pelaksanaannya tidak optimal. Kualitas pekerjaan juga harus diperhatikan,” tegas legislator asal Kabupaten Melawi ini.

Anggota DPR RI Sukiman ketika mengunjungi SDN 19 Desa Sungai Kelik Kecamatan Ketungau Hulu. Mirisnya, sebagain besar siswa perbatasan tersebut tak mengenakan sepatu
Anggota DPR RI Sukiman ketika mengunjungi SDN 19 Desa Sungai Kelik Kecamatan Ketungau Hulu. Mirisnya, sebagain besar siswa perbatasan tersebut tak mengenakan sepatu

 

Pemerintah Pusat Harus Serius

Aktivitas warga perbatasan yang menjual hasil bumi ke Malaysia
Aktivitas warga perbatasan yang menjual hasil bumi ke Malaysia

Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalbar, Amri Kalam mengatakan perbatasan adalah beranda terdepan suatu negara. Sudah seharusnya dikemas dengan serius. “Pemerintah pusat harus benar-benar serius menata kawasan perbatasan. Kalau tidak diperhatikan, kita tidak bisa menyalahkan negara luar apabila ada wilayah yang dicaplok. Bila beranda tidak diperhatikan, tentu akan menimbulkan masalah,” katanya.

Amri Kalam menambahkan, dirinya melalui Komisi I DPRD Kalbar akan mendorong pemerintah agar menata perbatasan lebih optimal. “Penataan infrastruktur perbatasan adalah harga mati. Karena, perbatasan sudah dikunjungi hampir semua pejabat, bahkan hingga Presiden. Hanya malaikat saja yang belum datang,” sambungnya.

Untuk meningkatkan anggaran pembangunan perbatasan, ia berjanji akan meningkatkan koordinasi dengan lembaga terkait di pemerintah pusat. Baik melalui jalur formal maupun non formal.

Warga perbatasan membawa orang yang sakit untuk berobat menggunakan Strada
Warga perbatasan membawa orang yang sakit untuk berobat menggunakan Strada

 

Hanya Objek Proyek

Anggota DPRD Sintang Heri Jambri berada di salah satu proyek pembangunan tugu di Kecamatan Ketungau Hulu yang tak selesai
Anggota DPRD Sintang Heri Jambri berada di salah satu proyek pembangunan tugu di Kecamatan Ketungau Hulu yang tak selesai

Anggota DPRD Sintang, Heri Jambri menilai kesalahan dalam penanganan perbatasan di Bumi Senentang adalah perencanaan. Menurutnya, tidak ada sinergi antara program kabupaten, provinsi dan pusat. “Ini bisa dilihat saat kunjungan Pak Sukiman ke perbatasan. Bisa dilihat kalau pembangunan perbatasan tidak ada apa-apanya,” katanya.

Selama ini, kata politisi Hanura ini, kawasan perbatasan terkesan dijadikan objek proyek saja. Selama ini, dana yang masuk ke perbatasan sangat “wah”, tapi di lapangan tidak tepat sasaran. “Kesan selama ini, perbatasan hanya jadi objek untuk mendapatkan anggaran. Jadinya hanya program cantik yang dijual untuk mengeruk keuntungan oleh orang tertentu. Bukan niat untuk membangun,” tudingnya.

Legislator asal Riam Sejawak Kecamatan Ketungau Hulu  ini menyarankan agar dibentuk tim terpadu (Kabupaten, Provinsi dan Pusat-red) untuk menangani pembangunan perbatasan. Agar, pembangunan perbatasan lebih terarah. “Karena, bicara soal perbatasan Sintang-Malaysia saja, titik nol belum ditetapkan. Ketika kita membangunan Border, apakah Malaysia melakukan hal yang sama? Ini Pekerjaan Rumah (PR) yang harus dilakukan pemerintah,” katanya.

Terkait pengawasan proyek di perbatasan, Heri Jambri berharap BPK langsung melakukan uji petik ke lapangan. “Bukan hanya melihat administrasi saja, tetapi fisik harus dilihat. Karena, banyak yang tidak sinkron antara hasil audit BPK dengan kondisi di lapangan,” katanya.

Tugu Garuda di Ketungau Hulu tak terawat
Tugu Garuda di Ketungau Hulu tak terawat

Sebagian Besar Jalan Tanah

Akses jalan ke perbatasan masih berupa  jalan tanah. Salah satunya seperti ini
Akses jalan ke perbatasan masih berupa jalan tanah. Salah satunya seperti ini

Camat Ketungau Hulu, Gambang menuturkan infrastruktur di 29 desa di kecamatan yang ia pimpin, 80 persen bisa dilewati kendaraan roda empat. “Itupun jika musim kering. Kalau roda dua, semua desa bisa tembus,” bebernya.

Karena sebagian besar jalan di Ketungau Hulu masih jalan tanah, sambung Gambang, saat musim penghujan rusak kembali. “Makanya perlu peningkatan jalan, agar tahan disegala cuaca,” katanya.

Mengenai ekonomi masyarakat, kata Gambang, saat ini sedang terpuruk karena komoditi unggulan seperti karet harganya turun. “Harga karet dan sawit tidak bisa lagi menopang ekonomi. Komoditi lada harganya memang mahal. Namun yang mampu mengolahnya hanya masyararakat menengah ke atas sesuai standar ekonomi Ketungau Hulu,” katanya.

Ia menilai, solusi mempercepat pembangunan perbatasan adalah pemekaran kecamatan. Agar rentang kendali pelayanan lebih dekat. “Karena, kerusakan infasrtuktur di perbatasan berpengaruh pada berbagai bidang. Contohnya sembako, 65 persen dipasok dari Balai Karangan atau Sekayam. Kerusakan infasrtuktur juga membuat harga sembako di perbatasan tinggi,” jelasnya.

Tak hanya menggantungkan sembako ke Kabupaten tetangga, masyarakat 10 desa di Lini 1 belanja keperluan sehari-hari ke Malaysia. “Ketika menjual hasil bumi, masyarakat perbatasan yang ke Malaysia juga sekalian belanja,” pungkasnya.(yusrizal)