LINTASKAPUAS.COM-SINTANG, Akibat tidak adanya jalinan Koordinasi antara pemerintah daerah, Provinsi dan Pemerintah pusat membuat sejumlah proyek dengan anggaran ratusan Miliar tidak bermanfaat dan kondisi ruas jalan semakin hancur dan nyaris memutus akses perekonomian masyarakat Perbatasan.
“Didaerah perbatasan itu, khususnya untuk kecamatan Ketungau hulu sepengetahuan saya sudah ratusan miliar masuk untuk pembangunan. Namun realisasi penempatannya tidak jelas sehingga tidak bermanfaat bagi masyarakat yang ada disana, “ungkap Anggota DPRD Sintang, Heri Jamri kepada Wartawan kemarin.
Heri Jamri mengatakan akses jalan dari ibu kota Kabupaten menuju kecamatan hingga saat ini masih rusak parah. “seharusnya, jika memang Sintang itu ibu kotanya Kabupaten, seharusnya akses jalan menuju ke Kota Kecamatannya terlebih dahulu dibangun sehingga akses masiarakat menuju ibu kota kabupaten Sintang bisa lancar, “katanya.
Namun, pada kenyataannya, lanjut Heri, mereka mambangun jalan diwilayah perbatasan itu sesuai dengan kepentingan dalam tanda kutip, jadi kalau saya lihat itu semua salah program yang mana proyek Kabupaten sendiri, proyek provinsi sendiri dan proyek pusat sendiri sehingga yang terjadi adalah pemborosan dan saya lihat disana justru ada proyek Fiktif, “Jelasnya.
Ia menjelasnya program yang tidak bermanfaat bagi masyarakat perbatasan tersebut seperti pembangunan jalan Rabat beton yang setiap titiknya menelan dana hingga puluhan Miliar. “sangat tidak masuk akal jika membangun jalan rabat beton menelan dana sampai puluhan miliar seperti di desa Jasa dengan anggaran dana sebesar 12 Miliar dan desa Nanga Bayan sebesar 8 miliar, desa sebetung palu sebesar 7 miliar. Jadi, untuk apa itu semua
Coba kalau kucuran dana tersebut, lanjut Heri, di kerahkan untuk membangun infrastruktur jalan antar kecamatan, pastinya sudah tuntas dan belum lagi pembangunan simpang yang tidak ada manfaatnya. Sehingga, jika saya lihat disini sepertinya ada program untuk merampok uang dengan menjual perbatasan, “terangnya.
Selain itu, lanjut Heri, proyek yang tumpang tindih. Kalau mau di cek banyak terjadi di perbatasan. Misalkan proyek sudah didanai dengan APBD Kabupaten, lalu didanai lagi dengan sumber dana berbeda. Sementara pengerjaan dan proyeknya sama. Sangat mengherankan memang. Proyek untuk perbatasan terkesan kurang perencanaan,”tegasnya.
Oleh sebab itu, legislator Dapil ketungau tersebut meminta agar perbatasan jangan dijadikan sebagai mesin lahan proyek untuk mengucurkan uang. Tak terkecuali jika benar-benar memberikan dampak positif yang bisa dirasakan langsung masyarakat. “ miris sekali rasanya saat salah satu TV swasta Nasional menayangkan kondisi infrastruktur jalan diwilayah perbatasan sintang. Keadaannya masih tetap seperti dahulu, hancur, “jelas Heri
Ia juga menambahkan bahwa jalinan koordinasi antar Daerah, provinsi dan Pusat sangatlah penting, agar tujuan pembangunan bisa tercapai. “Pembangunan perbatasan harus tampak secara jelas. Supaya masyarakat bisa merasakan secara langsung,” kata dia.(Lg)
