Sembilan Rapreda di Setujui DPRD Menjadi Perda Sintang 2016

0
1137
Penyampaian Hasil Pembahasan 9 Raperda oleh Pansus 1 DPRD Sintang.
Penyampaian Hasil Pembahasan 9 Raperda oleh Pansus 1 DPRD Sintang.

LINTASKAPUAS.COM-SINTANG, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Sintang menyetujui Sembilan Rancangan Peraturan Daerah(Raperda) yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang menjadi Peraturan daerah(Perda) tahun 2016.

Persetujuan Sembilan Raperda menjadi perda tersebut disampaikan langsung dalam sidang Paripurna ke 11 DPRD sintang yang disampaikan langsung tiga panitia Khusus(Pansus) yang sudah dibentuk sebelumnya. Berlangsung di Aula DPRD Kabupaten Sintang, senin(31/10)

Penyampaian Hasil Pembahasan 9 Raperda oleh Pansus 2 DPRD Sintang.
Penyampaian Hasil Pembahasan 9 Raperda oleh Pansus 2 DPRD Sintang.

Rapat paripurna ke 11 DPRD sintang tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD sintang, Terry Ibrahim yang dihadiri langsung oleh Bupati sintang, Jarot Winarno, Sejumlah Pimpinan Forkorpimda, Pimpinan SKPD, Kepala badan dan kepala Kantor wilayah pemerintah kabupaten Sintang.

Dalam Rapat Paripurna tersebut, ada tiga Panitia khusus(Pansus) DPRD sintang yang menyampaikan hasil pembahasan Sembilan Raperda tersebut yakni Raperda tentang pemekaran langsung ditangani oleh Panitia Khusus(pansus) 1, Raperda tentang Satuan organinasi Perangkat Daerah(SOPD) ditangani oleh Pansus 2 dan raperda tentang asset daerah Kabupaten Sintang ditangani langsung oleh Pansus III.

Penyampaian Hasil Pembahasan 9 Raperda oleh Pansus III DPRD Sintang.
Penyampaian Hasil Pembahasan 9 Raperda oleh Pansus III DPRD Sintang.

Wakil Ketua DPRD Sintang, Terry Ibrahim mengatakan dengan disetujuinya sembilan raperda menjadi Perda Kabupaten Sintang tahun 2016 karena Peraturan tersebut merupakan instrumen perencanaan pembentukan yang tersusun secara terencana, terpadu dan sistematis.

“Dengan dilahirkannya produk hukum yang abru tersebut diharapkan bisa bermanfaat bagi semua pihak serta menjadi produk hukum yang memberikan solusi terhadap permasalahan dan menjadi sebuah kebutuhan hukum bagi masyarakat Kabupaten Sintang, “jelas Terry.

Bupati Sintang Menyampaikan padangan Ahkirnya dalam Sidang paripurna persetujuan 9 Raperda oleh DPRD sintang
Bupati Sintang Menyampaikan padangan Ahkirnya dalam Sidang paripurna persetujuan 9 Raperda oleh DPRD sintang

Sementara, Bupati Sintang, Jarot Winarno, dalam pandangan akhirnya usai mendengrakan hasil laporan dari masing-masing pansus terhadap 9 Perda yang disetujui menyampaikan bahwa Sembilan raperda yang sudah disetujui menjadi Perda tahun 2016 oleh DPRD sintang tersebut merupakan sesuatu yang lumrah dalam dinamika formulasi kebijakan diera dekomrasi saat ini.

Saya yakin, bahwa apa yang menjadi pandangan dan pendapat tersebut untuk mencari perbaikan dan penyempurnaan materi perda yang dimaksud, “ucap Jarot.

Bupati juga menegaskan bahwa Raperda pembentukan kecamatan mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2008 harus difasilitasi dan disetujui oleh pemrintah provinsi khusus untuk pemekaran kecamatan didaerah perbatasan harus mendapat izin dari Menteri dalam Negeri dan mendapat Rekomendasi dari Badan Pengelola Perbatasan nasional

penyampaian-hasil-pembahasan-9-raperda-oleh-pansus-ii-dprd-sintang-copySedangan Raperda tentang Pembentukan Susunan Satuan Organisasi Perangkat daerah(SOPD) Kabupaten Sintang berdasarkan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 harus diferivikasi dan dievaluasi oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. “Hasil Fasilitasi dan Evaluasi tersebut akan menjadi dasar raperda untuk bisa ditetapkan menjadi Perda, “ucap Jarot.

Dalam sidang paripurna DPRD ke 11 tahun 2016 tersebut , Jarot juga mengajak seluruh peserta sidang untuk berdoa dan berupaya agar Sembilan Raperda yang sudah disepakati bersama dalam sidang Paripurna tersebut mendapat hasil evaluasai dan persetujuan dari dari pemerintah Provinsi dan  kementerian dalam negeri sesuai dengan harapan bersama, “pungkas Jarot.

Sembilan Raperda yang disetujui DPRD sintang menjadi Peraturan daerah(Perda) sintang tahun 2016 yakni:

  1. Peraturan Daerah(Perda) Kabupaten Sintang tentang pencabutan peraturan daerah kabupaten Sintang nomor 1 tahun 2014 tentang pembentukan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
  2. Peraturan Daerah(Perda) Kabupaten Sintang tentang Pembentukan Kecamatan Tempunak Hulu. Kecamatan Sepauk Tengah, Kecamatan Sepauk Hulu dan Kecamatan Pudau Raya di kabupaten Sintang.
  3. Peraturan Daerah(Perda) Kabupaten Sintang tentang pembentukan Kecamatan Sintang Barat, Kecamatan Bukit Mangat, Kecamatan Inggar, dan Kecamatan Tontang di Kabupaten Sintang.
  4. Peraturan Daerah(Perda) Kabupaten Sintang tentang Pembentukan Kecamatan Ketungau Tengah Selatan, Kecamatan Ketungau Tengah Utara dan Kecamatan Ketungau Hulu Utara di Kabupaten Sintang.
  5. Peraturan Daerah(Perda) Kabupaten Sintang tentang pemindahan Ibu Kota Kecamatan Ketungau Hilir, kecamatan Ketungau Hulu dan Kecamatan Dedai.
  6. Peraturan Daerah(Perda) Kabupaten Sintang tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.
  7. Peraturan Daerah(Perda) Kabupaten Sintang tentang pengelolaan barang milik daerah.
  8. Peraturan Daerah(Perda) Kabupaten Sintang tentang pembentukan kecamatan Sintang utara, kecamatan jungkit, Kecamatan Kayan Tengah dan Kecamatan Ambalau Hulu di kabupaten Sintang.
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang pembentukan Kecamatan Danum Serawai dan Kecamatan Melawi Hulu di Kabupaten Sintang.