LINTASKAPUAS.COM,SINTANG-Tim dari Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia berkunjung ke Sintang selama dua hari. Tim diketuai Laksda TNI Halomoan Sipahutar, Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional didampingi Mayjen TNI Andrie TU. Soetarno, Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Iptek.
Kedatangan tim Kemenkopolhukam untuk melakukan koordinasi pengumpulan data dan pengkayaan materi untuk penyusunan telaah dan rekomendasi dalam ranga penyusunan kebijakan. Mereka melakukan pertemuan dengan Bupati Sintang, Milton Crosby, Kamis (25/9) di Pendopo Rumah Jabatan Bupati. Dalam kesempatan itu Bupati juga melakukan ekspos mengenai kondisi perbatasan.
Usai pertemuan, Bupati Sintang dan Tim Kemenkopolhukam mengunjungi sejumlah infrastruktur di Sintang. Diantaranya Bandara Tebelian, GOR Baning, Gedung Serbaguna yang dipersiapkan sebagai kantor gubernur Kapuas Raya, mengunjungi rumah sakit rujukan wilayah timur serta meninjau titik nol perbatasan di Sintang.
Laksda TNI Halomoan Sipahutar, Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional mengatakan kunjungan ke Sintang untuk melihat secara langsung kondisi ketahananan nasional, mengingat berbatasan langsung dengan Malaysia. “Saya melihat kondisi itu cukup baik, ekonomi juga berjalan kearah yang lebih positif,” nilai dia.
Ia mengatakan, salah satu proyek di Sintang yakni pembangunan Bandara Tebelian akan memacu ekonomi masyarakat terutama di wilayah timur serta berperan dalam ketahanan nasional. “Bandara ini memiliki prosepek yang sangat baik kedepan,” katanya.
Bupati Sintang, Milton Crosby menyampaikan kawasan perbatasan di Kabupaten Sintang terdapat di dua kecamatan, 38 desa dan 63 dusun. Ancaman di kawasan perbatasan seperti pergeseran patok batas, perpindahan warga negara, pencurian dan penjarahan kayu dan batubara, penyebaran ideologi lain, pemahaman dan keterlibatan politik yang rendah, orientasi ekonomi ke negara tetangga, akses pelayanan dasar yang rendah, bahkan kemungkinan invasi militer.
Isu kawasan perbatasan yang hangat seperti keterisolasian, keterbelakangan, kemiskinan, lemahnya nasionalisme, mahalnya harga barang dan jasa, keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan publik, penyebaran penduduk yang tidak merata, serta ketimpangan kualitas jalan dan perumahan antara Indonesa dan Malaysia.
