Tok…! DPRD Sintang Sahkan Pemindahan Tiga Ibukota Kecamatan

0
6461

dsc_0841SINTANG-DPRD Sintang menyetujui pemindahan tiga ibukota kecamatan di Bumi Senentang. Pengesahan pemindahan ibukota kecamatan itu berlangsung saat rapat paripurna di DPRD Sintang, Senin (31/10) lalu.

Pemindahan ibukota kecamatan itu dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Sintang. Legalitas pemindahan ibukota kemudian disahkan dalam Perda Pemindahan Ibukota Kecamatan Ketungau Hulu, Kecamatan Ketungau Hilir dan Kecamatan Dedai yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sintang Terry Ibrahim dan dihadiri Bupati Sintang Jarot Winarno.

Dengan adanya Perda tersebut, Kecamatan Ketungau Hulu yang ibukota sebelumnya adalah Senaning, pindah ke Sungai Pisau. Ibukota Kecamatan Ketungau Hilir yang sebelumnya Nanga Ketungau, pindah ke Setungkup. Sedangkan Kecamatan Dedai, dari Nanga Dedai pindah ke Penyak Lalang.

Tak hanya pemindahan ibukota kecamatan, DPRD Sintang juga mengesahkan pembentukan kecamatan baru. Yakni kecamatan Tempunak Hulu, Kecamatan Sepauk Hulu, Kecamatan Sepauk Tengah dan Kecamatan Pudau Raya.

Selain itu, Kecamatan Sintang Barat, Kecamatan Bukit Mangat, Kecamatan Inggar dan Kecamatan Inggar serta Kecamatan Tontang juga setujui menjadi kecamatan baru.

Mengenai pembentukan Kecamatan Ketungau Tengah Selatan, Ketungau Tengah Utara dan Kecamatan Ketungau Hulu  utara, Pansus I setuju disahkan dengan beberapa catatan. Mengingat, sesuai Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, pembentukan kecamatan di kawasan perbatasan ditetapkan dengan Perda setelah mendapat persetujuan Menteri. “Sampai saat ini, meski sudah diusulkan Gubernur Kalbar ke Kemendagri, surat itu belum diterima Pemkab Sintang,” kata Boli, anggota dan juga juru bicara Pansus I DPRD Sintang.

Mengenai pembentukan Kecamatan Sintang Utara, Kecamatan Jungkit, Kecamatan Kayan Tengah dan Kecamatan Ambalau Hulu, dapat disetujui dengan catatan-catatan. “Pembentukan Kecamatan Sintang Utara wilayah cakupan yang disyaratkan belum mencukupi. Sedangkan pembentukan Kecamatan Jungkit, belum keluar kode wilayah desanya,” katanya.

Mengenai Kecamatan Kayan Tengah dan Kecamatan Ambalau Hulu, karena berada di wilayah terpencil harus mendapat persetujuan Gubernur lebih dulu. “Gubernur telah setuju dengan mengirim surat ke Kemendagri. Namun belum ada persetujuan dari Kemendagri terkait surat itu,” jelasnya.

Sedangkan pembentukan Kecamatan Danum Serawai dan Kecamatan Melawi Hulu, juga mendapat persetujuan dari DPRD Sintang, tapi dengan beberapa perubahan dan beberapa persyaratan. “Untuk pembentukan Kecamatan Danum Serawai cakupan wilayahnya belum cukup. Sedangkan Kecamatan Melawi Hulu diubah menjadi Kecamatan Morahui Juoi dengan ibukota Keremoi. “Terkait ini, pemerintah sudah meminta fasilitasi dari Pemprov Kalbar. Sampai sekarang sedang menunggu hasilnya,” kata Boli.