LINTASKAPUAS.COM – SINTANG, Ratusan massa yang berasal dari forum demokrasi(fordem) kalimantan barat dan mahasiswa Sintang menduduki Gedung Dewan Perwakilan rakyat Daerah(DPRD) Sintang untuk menyampaikan Aspirasi terkait dengan program Pemerintah Pusat yang tidak berpihak kepada Daerah.
Kedatangan ratusan massa ke Gedung DPRD sintang tersebut sambut baik oleh ketua DPRD sintang, Jeffray Edward dan Wakilnya, Sandan S.Sos dan mempersilahkan seluruh peserta aksi masuk keruang Sidang Utama DPRD sintang, kamis(12/10)
Aksi penolakan Guru Garis Depan(GGD) kabupaten Sintang tersebut mendapat pengawalan ketat dari Aparat Kepolisian resort Sintang dibantu dengan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah kabupaten Sintang.
Sebelum memasuki ruang Sidang DPRD sintang, ratusan Massa terlebih dahulu menyampaikan orasinya terkait dengan tidak adanya keadilan dalam penerimaan Guru Garis Depan khusunya bagi daerah yang berlangsung di depan Gedung DPRD Sintang.
Serta sejumlah tuntutan juga disampaikan termasuk meminta pemerintah Pusat mencabut Program Pemerimaan Guru-Garis Depan karena dianggap menimbulkan masalah serta memicu kecemburuan sosial dimasyarakat. Pasalnya, penerimaan guru garis depan tersebut tidak adil terhadap putra-putri daerah Sintang.
Usai menyerap Aspirasi yang disampaikan oleh Peserta Aksi, Ketua DPRD Sintang, Jeffray Edward merespon Baik dengan adanya aksi tersebut. Karena merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap nasib para Guru Honorer dan Guru Kontrak yang sudah mengabdi sekkian Puluh tahun.
“saya Selaku Ketua DPRD sintang menyambut baik dengan adannya aksi tersebut, karena merupakan salah satu aksi peduli terhadap nasib para Guru-Guru Asli kabupaten Sintang yang sudah mengabdi bertahun-tahun namun masih berstatus Honorer, “ungkap Jeffray.
Politisi PDIP ini juga menyampaikan bahwa masyarakat dan pemerintah Daerah juga tidak bisa langsung semena-mena menolak dan menghentikan Program pemerintah pusat di kabupaten Sintang.
“masalah program ini, kita juga tidak bisa semena-mena untuk menghentikannya karena hal tersebut merupakan kebijakan dari pemerintah pusat. Oleh sebab itu. Kita meninta kepada pemerintah Daerah agar segera mengambil sikap dan mencari solusi terbaik dan segera disampiakan kepada pemerintah Pusat, “pungkas Jeffray.
Sementara, wakapolres sintang, kompol amri yudi menyampaikan bahwa aksi demonstrasi penyampaian aspirasi terhadap kebijakan penerimaan GGD di Kabupaten Sintang berjalan dengan lancar dan hingga saat ini pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap keamanan peserta GGD yang sudah mulai melaksanakan tugas di daerah pedalaman melalui polsek-polsek setempat.
“kalau untuk penolakan serta pengusiran terhadap peserta GGD yang sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan SK penempatan, hingga saat ini belum ada, meskipun demikian, akan tetap kita lakukan pemantauan dilapangan melalui Polsek-polsek setempat dimana GGD bertugas, “pungkas Amri.
