LINTASKAPUAS I KETAPANG — Pemerintah Kabupaten Ketapang bergerak cepat merespons kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite yang memicu keresahan warga dalam beberapa hari terakhir.
Langkah taktis diambil dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) lintas sektoral guna mengurai akar persoalan dan mencari solusi konkret atas antrean panjang kendaraan yang mengular di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Pertemuan yang berlangsung pada Senin (13/7/2026) ini dipimpin langsung oleh jajaran eksekutif dan legislatif daerah, dengan menghadirkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Hiswana Migas, perwakilan instansi terkait, serta seluruh pengelola SPBU se-Kabupaten Ketapang.
Berdasarkan hasil pengamatan awal, persoalan utama yang terjadi di Kabupaten Ketapang bukan terletak pada minimnya pasokan atau stok Pertalite dari hulu, melainkan adanya sumbatan pada proses distribusi di lapangan.
Kondisi ini diperparah dengan melonjaknya harga Pertalite eceran di tingkat pedagang yang jauh melampaui harga normal.
Rapat koordinasi ini sengaja digelar untuk membedah kondisi riil di lapangan serta mengidentifikasi faktor utama penyebab antrean kendaraan yang mengular, yang dinilai sangat menyulitkan mobilitas masyarakat.
”Hari ini kami menggelar rapat koordinasi bersama Forkopimda. Kami juga memanggil pihak terkait, Hiswana Migas, serta seluruh pengelola SPBU yang ada di Kabupaten Ketapang. Siang ini kita cari tahu apa yang sebenarnya terjadi di lapangan dan apa penyebabnya,” ujar Bupati Ketapang, Alexander Wilyo saat memimpin rapat.
Dalam rapat tersebut, Pemerintah Daerah bersama aparat penegak hukum menegaskan tidak akan menoleransi segala bentuk kecurangan yang merugikan masyarakat luas.
“Jika dalam penelusuran ditemukan adanya indikasi praktik penimbunan BBM oleh oknum-oknum tertentu, tindakan tegas dipastikan akan diambil,” tegas Bupati.
Terlebih Bupati menegaskan Kehadiran Kapolres Ketapang dalam rakor tersebut memperkuat komitmen penegakan hukum bagi siapa saja yang mencoba memanfaatkan situasi kelangkaan ini demi keuntungan pribadi.
”Kalau memang ada indikasi penimbunan, tentu akan kita telusuri. Ada konsekuensi hukum sesuai aturan yang berlaku. Karena itu Pak Kapolres juga diundang dalam rapat ini,” timpalnya.
Pemerintah Kabupaten Ketapang memastikan tidak akan tinggal diam melihat situasi ini. Pemerintah sangat memahami kepanikan dan keresahan warga yang kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi dalam beberapa hari terakhir.
Melalui keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan (stakeholder), Pemkab Ketapang optimistis langkah-langkah strategis yang dirumuskan dalam rakor ini dapat segera menormalisasi distribusi Pertalite di wilayah Ketapang.
”Kami sangat memahami apa yang dirasakan masyarakat. Karena itu, bersama Forkopimda dan seluruh stakeholder, kami akan segera mengambil langkah-langkah taktis untuk mencari solusi terbaik atas persoalan ini,” pungkasnya.
(Ags)
