Saturday, November 21, 2026

Menteri UMKM Percepat Akses Legalitas dan Turunkan Bunga Pembiayaan Usaha Mikro di Ketapang

0
58

LINTASKAPUAS I ​KETAPANG – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus mendorong percepatan transformasi dan daya saing pelaku usaha di daerah melalui kemudahan akses legalitas serta pembiayaan yang terjangkau. Menteri UMKM, Maman Abdurahman, menekankan bahwa pelaku usaha mikro merupakan tulang punggung ekonomi yang masih membutuhkan pendampingan intensif untuk mengakses fasilitas negara.

 

​Dalam keterangannya saat kunjungan kerja di Kabupaten Ketapang, Maman menyoroti bahwa meskipun pelaku usaha menengah umumnya telah memiliki legalitas usaha, masih banyak pengusaha mikro yang belum terjamah akses perizinan dasar maupun literasi perbankan.

 

​”Tujuan utama kegiatan ini adalah mendorong para pengusaha mikro, khususnya di Kabupaten Ketapang, agar mudah mengakses legalitas seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), izin PIRT, sertifikasi halal, hingga pembiayaan perbankan,” ujar Maman, Jumat (20/11/2026)

 

​Maman mengakui bahwa selama ini masih melekat persepsi di masyarakat bahwa pengurusan izin usaha bersifat rumit dan berbelit-belit. Menurutnya, hal tersebut disebabkan oleh kurangnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.

 

“​Untuk mengatasi hal ini, Kementerian UMKM mengoptimalkan dua pendekatan sekaligus. Pertama melalui Digitalisasi Layanan, yang mana Pengurusan NIB, PIRT, dan sertifikasi halal kini terintegrasi secara daring (by system) melalui platform seperti Sapa UMKM. Pengurusan NIB diklaim hanya memakan waktu maksimal 10 menit,” jelasnya.

 

“Dan yang kedua, melalui layanan Luring (Offline) dimana kita Menyadari belum semua masyarakat di Kalimantan Barat familier dengan gawai. Untuk itu, pemerintah akan segera membentuk Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di Kabupaten Ketapang sebagai bagian dari target 108 PLUT di seluruh Indonesia pada tahun 2027,” timpalnya.

 

​Selain kemudahan perizinan, Maman juga memaparkan kebijakan afirmatif pemerintah di sektor pembiayaan yang didukung penuh oleh Presiden Prabowo Subianto bersama perbankan nasional dan daerah seperti BRI, Bank Kalbar, BTN, PNM, Askrindo, dan Jamkrindo, dengan melalui ​Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Program Mekaar (PNM).

 

Yang mana menurut Maman KUR Diperuntukkan bagi usaha mikro ke atas dengan suku bunga yang telah disubsidi pemerintah menjadi 6 persen, jauh lebih rendah dibandingkan bunga komersial normal yang berkisar 13–16 persen.

 

Sedangkan untuk ​Program Mekaar (PNM) ini, Diperuntukkan bagi pelaku usaha ultra mikro yang mayoritas merupakan ibu-ibu rumah tangga (mencapai 14 juta nasabah secara nasional dan sekitar 380–400 ribu nasabah di Kalimantan Barat). Atas instruksi Presiden, suku bunga pinjaman Mekaar yang sebelumnya berkisar di angka 25 persen kini resmi diturunkan secara signifikan menjadi 8 persen.

 

​”Kebijakan penurunan bunga ini adalah bentuk keberpihakan nyata dari Bapak Presiden untuk meringankan beban masyarakat kecil, khususnya para ibu pelaku usaha ultra mikro, agar usaha mereka bisa terus berkembang,” tegas Maman.

 

​Di akhir keterangannya, Menteri UMKM juga mengapresiasi dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Ketapang dan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dalam menyukseskan sinergi pelayanan UMKM di wilayah Kalimantan Barat.

 

Sementara itu, Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, menyambut antusias kehadiran Menteri UMKM Maman Abdurahman di Kabupaten Ketapang serta menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ketapang untuk mengawal penuh berbagai kebijakan kemudahan usaha dan penurunan suku bunga pinjaman bagi pelaku UMKM agar tepat sasaran dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

 

(Ags)

error: Content is protected !!