LINTASKAPUAS I KETAPANG – Proyek lanjutan pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 3 Kabupaten Ketapang kembali menjadi sorotan publik.
Pasalnya, pekerjaan konstruksi non tender yang dikerjakan oleh CV. Heroa Istiqomah dengan nama paket pekerjaan ‘Jasa Konstruksi Pembangunan Unit Sekolah Baru SMKN 3 Ketapang’ (Lanjutan) dengan nilai kontrak Rp 398 juta lebih yang bersumberkan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) tahun 2025 itu, hingga kini belum selesai, diduga pihak pelaksana melakukan pekerjaan di luar kontrak.
Berdasarkan dari pantauan langsung wartawan, tampak bangunan gedung sekolah tersebut masih dikerjakan, dimana terlihat kondisi lantai masih baru di cor semen, selain itu, kondisi rangka baja atap masih tampak kelihatan lantaran belum ditutupi dek plafon, ditambah lagi seluruh bangunan sekolah tersebut belum tercat.
Melihat kondisi bangunan sekolah tersebut, warga sekitar menilai bahwa proyek pembangunan gedung sekolah tersebut belum selesai, adanya aktivitas tukang di sekolah juga membuat warga menduga bahwa adanya pekerjaan tambahan yang dikerjakan pelaksana diluar kontrak.
“Kami menilai pekerjaan tersebut belum selesai, karena masih ada aktivitas pekerjaan yang dilakukan oleh tukang, namun yang menjadi pertanyaan kami sebagai masyarakat, proyek itu kan tahun 2025 kok bisa kembali dilanjutkan 2026 ini, setahu saya kan kalau udah berganti tahun itu tidak boleh,” tanya Mardi, warga sekitar saat ditemui, Kamis (8/1/2026).
Mardi berharap proyek pembangunan sekolah yang sudah menelan angka miliaran rupiah tersebut bisa bermanfaat untuk anak-anak menimba ilmu pendidikan.
“Harapan kami sebagai masyarakat bangunan sekolah tersebut cepat selesai dan mempunyai azas manfaat untuk pendidikan anak-anak khususnya di Desa Negeri Baru dan sekitarnya,” harapnya.
Untuk diketahui, sebelumnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sudah 3 kali menganggarkan proyek pembangunan sekolah tersebut dengan sumber dana APBD Provinsi Kalimatan Barat yakni pada tahun 2023 sebesar Rp 2,6 miliar, 2024 Rp 2,1 miliar dan 2025 Rp 398 juta, namun ironisnya bangunan tersebut belum seluruhnya bisa difungsikan.
Sehingga berita ini diterbitkan wartawan masih menunggu hasil konfirmasi Kepala Bidang SMKN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat terkait pekerjaan proyek tersebut.
(Ags)
