LINTASKAPUAS I SINTANG – Bupati Sintang, dr. Jarot Winarno, M.Med.PH mengatakan bahwa angka kemiskinan sesuai dengan data periode maret 2018 masih tinggi hingga mencapai 10,35% dari total penduduk. ” ungkapnya saat membuka tim teknis koordinasi penguatan kualitas SDM di lingkungan Dinas Sosial Sintang, bertempat di Balai Praja Sekda Sintang, Senin (28/10/2019).
Ia mengatakan bahwa Pendapatan per kapita dan angka pengangguran turun serta gini rasio rendah akan tapi angka kemiskinan cenderung naik.
“Setelah ditelusuri, ternyata garis kemiskinan Sintang cukup tinggi, berada di angka 551ribu per kepala per bulan atau 2,2 juta perbulan. Artinya bila pendapatan keluarga di Sintang kurang dari angka tersebut, maka keluarga itu dianggap atau masuk dalam kategori miskin, “ungkapnya.
Jarot mengatakan bahwa Kemiskinan adalah keniscayaan disuatu daerah. Orang miskin ada dimana-mana, wilayah kumuh di perkotaan. Negara tentu menjamin kesejahteraan umum dan perlindungan untuk fakir miskin.
“Program jaring pengaman sosial dibuat pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan. Ketika kemiskinan dibawa kedalam angka, seringkali menjadi ‘misteri’. Ada juga bisa pada proses pendataan. Sehingga perlu diperhatikan juga. Ada misklasifikation sebagai efek dari suasana batin masyarakat di desa.
Ada pembaharuan dalam bentuk sistem online yang dikeluarkan oleh kementerian sosial. Ada banyak hal positif didalamnya. Misalnya ada dinamis dalam proses update boleh 4kali. Ini sistem terbuka, canggih, dinamis. Sistem yang canggih ini tentu kembali ke orang yang mengerjakan. Kita punya 391 desa.
“Data kita akan secara periodik data akan dirilis dan dikontrol. Operator desa mendata dengan baik dan tepat. Untuk jadi valid, data harus dikonfirmasi dalam musyawarah desa,” kata dr. Jarot. “Saya harapkan sangat teliti dan tepatlah dalam proses pendataan, updating serta penggunaan sistem yang baik dan canggih ini,” pungkasnya.
Hadir selaku narasumber dalam kegiatan ini, Anggiat Marbun selaku Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Sarah Oktaviani, koordinator regional program PKH Kalimantan. Peserta rapat 46 orang terdiri dari, fasilitator PKH, para camat, koordinator program, instansi terkait dan operator desa untuk uji coba.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sintang, Arbudin menyampaikan kegiatan ini sejalan dengan prime mover pembangunan yang telah dicanangkan oleh Pemda Sintang. Ia mengungkapkan pula, hasil dari pembangunan diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat.
“Dalam upaya untuk mencapai pembangunan yang terencana, terarah dan berkelanjutan diperlukan data dan informasi yang tepat dan terbaru,” kata Arbudin.”itulah sebabnya kita disini untuk memperdalam ilmu guna menghasilkan data yang biak dan tepat,” tambahnya.
Di Dinas Sosial ada Data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang meliputi: identitas rumah tangga sasaran, kesehatan, pendidikan, demografi, kepesertaan program, kepemilikan asset dan perumahan.
