LINTASKAPUAS | PONTIANAK — Barisan Pemuda Melayu (BPM) Kalimantan Barat mendesak pemerintah pusat dan daerah membangun sistem penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang permanen, terukur, dan berbasis pencegahan. Menurut BPM, karhutla bukan lagi persoalan musiman yang cukup ditangani saat api membesar.
Ketua Umum BPM Kalbar, Gusti Eddy, menyebut karhutla sebagai “musuh bersama” karena dampaknya meluas ke kesehatan, ekonomi, transportasi udara, pendidikan, hingga masa depan generasi Kalimantan.
Butuh Kekuatan Udara dan Deteksi Dini
BPM menyoroti besarnya anggaran yang terus dikeluarkan negara setiap kali karhutla terjadi, namun minim investasi pencegahan. Organisasi ini mengusulkan pengadaan pesawat pemadam kebakaran yang ditempatkan strategis di wilayah rawan, khususnya Kalimantan dan Sumatera.
“Sampai kapan negara harus mengeluarkan biaya besar untuk menangani dampak kebakaran, tetapi tidak serius membangun kekuatan udara?” tegas Gusti Eddy.
BPM mengusulkan sistem terintegrasi: deteksi dini → verifikasi titik api → pengerahan pesawat → pemadaman awal → pemadaman darat → pemantauan ulang. Dengan demikian, api dapat dipadamkan sejak skala kecil sebelum meluas.
DPRD Diminta Tak Jadi “Lembaga Penonton”
BPM juga mendesak DPR RI dan DPRD menggunakan fungsi pengawasan dan penganggaran untuk mendorong kebijakan karhutla yang lebih permanen.
“DPR RI dan DPRD jangan hanya menjadi lembaga penonton. Harus turun langsung ke lapangan sebagaimana ketika berkampanye,” tegas BPM.
Organisasi ini meminta Pemprov Kalbar bersama DPRD menyusun kajian konkret mengenai kebutuhan penanggulangan karhutla, mencakup pemetaan wilayah rawan, waktu tempuh pasukan darat, ketersediaan sumber air, hingga estimasi kerugian yang dapat dicegah.
Bangun Ekosistem, Bukan Sekadar Beli Pesawat
BPM menekankan pengadaan pesawat pemadam kebakaran harus disertai ekosistem pendukung: SDM, pilot, teknisi, fasilitas perawatan, pangkalan operasi, suku cadang, sistem komunikasi, dan anggaran operasional.
“Jangan hanya membeli pesawat, tetapi bangun ekosistemnya. Jangan sampai pesawat mahal justru tidak siap terbang saat musim kebakaran,” kata BPM.
Menurut BPM, pemerintah perlu membuka data transparan mengenai total kerugian akibat karhutla dan membandingkannya dengan investasi pencegahan.
“Kalau pengadaan empat pesawat butuh Rp200 miliar, pertanyaannya bukan harga pesawatnya, tapi berapa kerugian yang bisa dicegah dengan investasi itu?”
