LINTASKAPUAS I KETAPANG — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Ketapang resmi dilantik oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) HNSI Provinsi Kalimantan Barat, Sabtu (8/8/2026), bertempat di Aula Pendopo Bupati Ketapang.
Pelantikan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat keberadaan HNSI di Kabupaten Ketapang sebagai organisasi yang menghimpun masyarakat nelayan sekaligus menjadi wadah untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan persoalan yang dihadapi nelayan di lapangan.
Mengawali Sambutannya, Bupati Ketapang, Alexander Wilyo menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada seluruh jajaran pengurus DPC HNSI Kabupaten Ketapang yang baru dilantik.
Bupati berharap kepengurusan yang baru dapat menjalankan amanah organisasi dengan baik serta benar-benar memahami berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat nelayan.
“HNSI tidak boleh hanya hadir sebagai organisasi secara administratif, tetapi harus mampu menjadi organisasi yang memahami persoalan nelayan secara nyata, karena pengurus HNSI harus mengetahui kondisi dan kebutuhan masyarakat nelayan yang mereka wakili,” kata Bupati.
Bupati menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Ketapang pada prinsipnya mendukung dan siap berkolaborasi dengan HNSI, khususnya dalam menangani berbagai persoalan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah di tingkat kabupaten.
“Kalau itu menjadi kewenangan kami di tingkat kabupaten, tentu kami siap membantu dan memfasilitasi. Tetapi kalau kewenangannya berada di provinsi atau pemerintah pusat, kita akan bersama-sama menyampaikan dan mengomunikasikannya kepada pihak yang memiliki kewenangan,” jelas Bupati.
Terkait perizinan dan rekomendasi kapal nelayan. Bupati menjelaskan bahwa terdapat sejumlah kewenangan yang dalam perkembangannya telah menjadi kewenangan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Kondisi tersebut perlu dipahami bersama agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai kewenangan pemerintah daerah.
“Jadi kalau ada persoalan rekomendasi perizinan kapal yang menjadi kewenangan provinsi, kita tidak bisa mengambil kewenangan itu. Tetapi kita bisa membantu menyampaikan dan mengawal aspirasi masyarakat kepada provinsi. Kita bangun komunikasi dan kolaborasi sesuai kewenangan masing-masing,” tuturnya.
Menurut Bupati, pola kerja seperti ini penting agar persoalan yang muncul di tengah masyarakat dapat disampaikan melalui jalur yang tepat dan memperoleh penyelesaian sesuai kewenangan masing-masing.
Bupati menambahkan, bahwa Kabupaten Ketapang memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar. Potensi tersebut harus dapat dikelola dengan baik sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat lokal.
Menurutnya, hasil perikanan dari Ketapang tidak boleh hanya menjadi komoditas yang keluar daerah, sementara masyarakat lokal belum memperoleh manfaat secara optimal dari besarnya potensi tersebut.
“Bagaimana kita mengurus supaya semua yang terkait dengan usaha-usaha perikanan ini bisa lancar. Ketapang ini punya potensi ikan yang besar. Jangan sampai ikan kita banyak, tetapi yang membeli dan menikmati nilai ekonominya justru lebih banyak orang dari luar,” katanya.
Untuk itu, lanjutnya, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, HNSI, nelayan, pelaku usaha, serta seluruh pemangku kepentingan untuk membangun ekosistem perikanan yang lebih baik.
Selain perizinan kapal, Bupati juga membahas persoalan ketersediaan dan distribusi BBM yang menjadi perhatian dalam aktivitas nelayan.
“Terkait urusan energi dan BBM memiliki mekanisme serta kewenangan tersendiri. Di Kabupaten Ketapang sendiri saat ini tidak terdapat perangkat daerah yang secara khusus menangani urusan energi seperti sebelumnya,” akunya.
Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Ketapang tetap melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait, termasuk Pertamina dan instansi teknis lainnya.
“Saya sudah beberapa kali melakukan rapat dan koordinasi. Kita ingin kuota BBM di Ketapang cukup, termasuk untuk kebutuhan nelayan. Saya tidak ingin persoalan BBM ini kemudian membuat masyarakat kesulitan menjalankan aktivitasnya,” harapnya.
(Ags)
