LINTASKAPUAS.COM-PONTIANAK, Dalam rangka mempercepat pemenuhan hak anak dan perlindungan anak , serta mendukung komitmen Kalimantan Barat menjadi Provinsi Layak Anak, 14 Kabupaten dan Kota, 3 Dunia Usaha, 1 Organisasi Profesi, dan 4 Organisasi Masyarakat di Kalimantan Barat mendeklarasikan komitmen bersama untuk menuju Kabupaten/Kota Layak Anak.
Deklarasi dan penandatanganan komitmen bersama ini difasilitasi oleh yayasan kemanusiaan untuk kesejahteraan anak, Wahana Visi Indonesia (WVI) serta dilaksanakan atas sepengetahuan dan disaksikan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Prof. Yohana Susana Yembise dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Drs. Christiandy Sanjaya, S.E., M.M. berlansung di Ballroom Hotel Harris Pontianak, rabu(22/3)
Komitmen tersebut untuk mengkoordinasikan perencanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditujukan untuk percepatan pemenuhan hak anak yang meliputi hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan seni budaya, serta perlindungan khusus.
Selain itu, terkandung juga komitmen untuk melibatkan peran aktif anak dalam proses perencanaan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan Kabupaten/Kota layak anak dengan berdasar kepada prinsip-prinsip demokrasi, kesetaraan, non-diskriminasi, perdamaian serta keadilan sosial.
Keempat belas kabupaten kota tersebut adalah Kabupaten Melawi, Kabupaten Landak, Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Mempawah, Kota Singkawang, dan Kota Pontianak.
Sementara itu, pihak dunia usaha, organisasi profesi, serta organisasi masyarakat yang turut menandatangani komitmen bersama ini adalah PT Bank Kalbar, Harris Hotel Pontianak, Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Kalbar, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kalbar, Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Kalbar, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Provinsi Kalbar, Dharma Wanita Provinsi Kalbar, dan Wahana Visi Indonesia (WVI)
Gubernur Kalimantan Barat Drs. Cornelis, M. H., mengatakan bahwa saat ini anak-anak masih dianggap sebagai kaum marginal dalam pembangunan, padahal keberadaan mereka sangat penting.
“Data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat mencatat bahwa pada tahun 2016 dari 5.333.204 penduduk Kalimantan Barat, 1.347.003 adalah anak-anak. Artinya 25% dari penduduk Kalimantan Barat adalah anak-anak, dimana mereka merupakan 100 % calon pemimpin dan pilar utama pembangunan di Kalimantan Barat di masa depan.
Oleh sebab itu, Lanjut Cristiandy, merupakan tanggung jawab kita bersama untuk menciptakan anak Kalimantan Barat sebagai Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Urusan perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tetapi merupakan urusan dan tanggung jawab kita bersama, bukan hanya pemerintah namun juga seluruh unsur masyarakat, “jelasnya.
Sementara, Menteri Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Prof. Yohana Susana Yembise menyambut baik dengan diselenggarakannya lokakarya terkait dengan pepenuhan hak anak dan diharapkan dapat menambah wawasan peserta, sehingga dapat diimplementasikan dalam perencanaan pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan dan hak-hak anak.
“Saya menyambut baik rencana seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat untuk berinisiasi menjadi Kabupaten Layak Anak. Saya yakin, dengan komitmen bersama pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang ada di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat ini untuk melindungi anak dengan mewujudkan seluruh Kabupaten/Kota nya menuju KLA, sehingga seluruh Kabupaten/Kota akan memiliki kekuatan untuk melaksanakan pemenuhan hak dan perlindungan anak, “ucapnya.
Ia berharap komitmen seluruh warga Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat mulai dari Pimpinan, jajaran SKPD, para orangtua, dan anak-anak. Dalam kesempatan ini saya ingin berpesan kepada Gubernur dan seluruh Bupati/Walikota untuk mengangkat dan menuangkan masalah anak secara tetap dalam rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang daerah, bahkan masuk dalam grand design atau cetak biru pembagunan wilayah provinsi dan kabupaten/kota,” ujar Menteri Yohana Yambise.
