Saturday, October 3, 2026

Karhutla Makin Meluas, Ketapang Naikkan Status Menjadi Tanggap Darurat

0
9

LINTASKAPUAS I KETAPANG – Pemerintah Kabupaten Ketapang resmi menaikkan status penanganan bencana dari siaga menjadi Tanggap Darurat Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), Rabu (2/9/2026). Keputusan ini diambil setelah kondisi karhutla di berbagai wilayah terus memburuk dan menimbulkan dampak yang semakin luas terhadap kehidupan masyarakat.

Hingga awal September 2026, kebakaran tercatat telah melanda 15 dari 20 kecamatan di Kabupaten Ketapang. Tidak hanya menyebabkan kerusakan lingkungan, karhutla juga berdampak pada kualitas udara yang semakin menurun, meningkatnya kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), serta munculnya krisis air bersih di sejumlah wilayah akibat musim kemarau yang berkepanjangan.

Penetapan status tanggap darurat diputuskan dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Bupati Ketapang, Alexander Wilyo di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Ketapang.

Rapat tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perangkat daerah terkait, serta camat dan kepala desa se-Kabupaten Ketapang yang mengikuti secara daring.

Perubahan status ini bukan sekadar administrasi, melainkan langkah strategis agar seluruh sumber daya yang tersedia dapat digerakkan secara maksimal dan lebih cepat dalam menghadapi situasi yang berkembang.

“Penetapan status tanggap darurat ini menjadi dasar kita untuk mengambil kebijakan yang lebih jauh, termasuk mengerahkan seluruh sumber daya yang ada untuk penanggulangan karhutla,” tegas Bupati.

Menurut Bupati, dukungan personel di lapangan saat ini relatif memadai. Selain unsur TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, relawan, dan masyarakat, bantuan personel juga datang dari luar Kalimantan, termasuk dari satuan Brimob dan TNI yang diperbantukan untuk memperkuat upaya pemadaman.

Namun demikian, tantangan terbesar saat ini bukan lagi pada jumlah personel, melainkan keterbatasan sarana pendukung, terutama sumber air dan peralatan pemadaman di sejumlah lokasi yang sulit dijangkau.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Ketapang meminta pemerintah pusat meningkatkan intensitas operasi water bombing guna mempercepat pengendalian api, khususnya di wilayah pedalaman dan lahan mineral yang sulit diakses melalui jalur darat.

“Kita minta tambahan intensitas water bombing di Ketapang ditingkatkan. Ini sangat efektif untuk daerah pedalaman atau di kawasan tanah mineral,” ungkapnya.

Ia menjelaskan bahwa usulan penambahan helikopter water bombing telah disampaikan kepada pemerintah pusat. Selain itu, dukungan juga diharapkan dapat diberikan oleh Pusat Penerbangan Angkatan Darat (Penerbad) di bawah Kodam XII/Tanjungpura guna memperkuat operasi pemadaman dari udara.

Saat ini dua unit helikopter bantuan BNPB telah berada di Bandara Rahadi Oesman Ketapang. Satu unit digunakan untuk operasi water bombing, sementara satu unit lainnya digunakan untuk patroli dan survei udara guna memantau perkembangan titik-titik kebakaran.

Meski demikian, Bupati menilai jumlah tersebut masih belum ideal mengingat luasnya wilayah terdampak dan meningkatnya jumlah titik api.

“Idealnya makin banyak makin bagus, di tengah kondisi karhutla yang semakin meluas dan memburuk,” mintanya.

Selain kebutuhan armada udara, Bupati juga menyoroti pentingnya ketersediaan bahan bakar avtur yang menjadi faktor penentu kelancaran operasi pemadaman dari udara.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Ketapang meminta dukungan dari Pertamina agar dapat menjamin ketersediaan avtur selama masa tanggap darurat berlangsung.

“Kita butuh avtur. Ini kaitannya dengan Pertamina. Saya berharap Pertamina pusat juga memberikan perhatian terhadap kondisi yang sedang kita hadapi dan dapat membantu penyediaan avtur,” harapnya.

Ia menilai, keberadaan tambahan helikopter tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila kebutuhan bahan bakarnya tidak tersedia.

“Keberadaan helikopter water bombing tidak akan dapat dimanfaatkan secara maksimal apabila ketersediaan avtur tidak terpenuhi,” nilainya.

Terlebih Bupati berharap seluruh dukungan dari berbagai pihak dapat bergerak cepat tanpa terhambat proses birokrasi yang panjang, mengingat situasi di lapangan membutuhkan respons yang segera dan terukur.

(Ags)

error: Content is protected !!