Penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Prov Kalbar tersebut diserahkan langsung Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji bersama Kepala Kanwil DJPb Prov Kalbar, Imik Eko Putro, kepada 13 Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat.
Gubernur Kalbar dalam sambutannya menyampaikan berharap seluruh pemerintah daerah di wilayah Kalbar bisa meraih penghargaan WTP dan mempertahankan predikat tersebut.
“Di Kalbar masih ada satu daerah yang belum meraih opini WTP, yaitu Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Saya yakin Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang serius menanggapi hal ini untuk berbenah,” ungkapnya.
Gubernur menilai Tata kelola keuangan Pemkab Bengkayang dinilai sudah bagus.
“Saya yakin LKPD TA 2022 Pemkab Bengkayang akan meraih Opini WTP, karena Pemprov Kalbar sudah mengevaluasi APBD dan progresnya juga bagus,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Ketapang, H Farhan mengatakan, Kementerian Keuangan RI memberikan penghargaan kepada Pemkab Ketapang karena telah berturut-turut meraih opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyangkut LKPD.
“Pemberian penghargaan ini baru dimulai tahun 2022. Kemudian ada pengelompokan pemerintah daerah mana saja yang sudah mencapai WTP lima tahun dan sepuluh tahun berturut-turut,” pungkas Farhan.
Untuk diketahui bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) juga menyabet penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021.
Selain itu, Pemprov Kalbar juga meraih Peringkat Tiga Pemberian Apresiasi atas Partisipasi Pemerintah Daerah dalam Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Lingkup Kalimantan Barat Periode Tahun 2021.
Kegiatan yang digelar di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, dr. Harisson, Jajaran Forkopimda Prov Kalbar, Bupati/Wali Kota/yang mewakili, dan para pimpinan instansi pusat yang ada di Kalimantan Barat.
(Ags)
