“Kita sebagai pegawai adalah pelayan masyarakat, maka kita harus memberikan pelayanan sebaik mungkin pada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Ketapang,” katanya
Terkait masalah ketelitian dalam bekerja, sekda juga meminta agar para pejabat struktural pemda Ketapang tidak gampang dalam membubuhkan paraf atau tandatangan pada surat-surat atau dokumen-dokumen penting yang ada, tanpa menenelitinya terlebih dahulu. Sebeb menurutnya, hal ini demi menjaga ketertiban administratif yang berbasis kinerja.
“Saya tidak mau lagi ada surat-surat yang asal paraf tanpa diteliti terlebih dahulu. Saya perintahkan para pejabat struktural dari eselon IV, eselon III dan II agar meneliti kembali setiap berkas yang akan diparaf atau ditandatangani. Dan saya juga tidak mau, jika masih ada type-ex dalam surat-surat, atau dokumen-dokumen penting lainnya. Misalnya kwitansi masih bertype-ex, ini menunjukkan kalau pegawai yang bersangkutan adalah pemalas,” tegasnya.
Lanjutnya, terlebih pegawai itu memiliki TPP (Tunjangan Penghasilan Pegawai), dan TPP itu menurutnya bukanlah hak, melainkan reward yang mana hanya akan diberikan kepada pegawai yang memiliki kinerja yang baik bukan pegawai yang tidak memiliki integritas dan kinerja yang tidak baik.
“Jadi Ingat, TPP itu bukanlah hak, tapi reward. Saya berhak tidak memberi reward pada pegawai yang kinerjanya tidak baik,” tegasnya.
“Maka dari itu, bekerjalah dengan baik, dengan profesional, prosudural dan berilah pelayanan yang terbaik pada masyarakat,” tukasnya.
