LINTASKAPUAS I KETAPANG — PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) Cabang Ketapang melaksanakan akad massal dan serah terima kunci Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi 70 debitur berpenghasilan rendah, Kamis (25/06), pagi di Grand Zuri Hotel Ketapang.
Langkah strategis ini diharapkan mampu menekan angka backlog perumahan di Kabupaten Ketapang yang saat ini mencapai kisaran 35.000 kepala keluarga (KK).
Acara ini dihadiri oleh jajaran manajemen BNI, perwakilan Pemerintah Kabupaten Ketapang melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), DPMPS3, Dinas PUTR, Bapenda, BPN, serta asosiasi pengembang Real Estate Indonesia (REI) dan PIN.
Dalam sambutannya, Branch Manager BNI Ketapang, Mohhammad Fidianoriza, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh stakeholder yang telah bersinergi demi mewujudkan impian masyarakat memiliki hunian sendiri.
”Memiliki rumah sendiri adalah merupakan suatu impian bagi seluruh keluarga di Indonesia. Jadi hari ini salah satu langkah penting untuk mewujudkan impian tersebut,” ujar Fidianoriza saat memberikan ucapan selamat kepada para debitur.
Senada dengan hal tersebut, Area Head 3 BNI Kalbar, Novachristo Joseph Silangen, menegaskan komitmen tinggi BNI dalam menyalurkan program FLPP sebagai wujud nyata perhatian pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
Novachristo mengungkapkan bahwa berdasarkan data bulan Mei, penyaluran FLPP di Kalimantan Barat berhasil menempati peringkat pertama di regional Kalimantan dengan capaian 454 unit, mengungguli Kalimantan Tengah yang mencatat 128 unit. Ketapang sendiri menjadi daerah ketiga di Kalbar yang menggelar akad massal setelah Sintang (50 unit) dan Pontianak (100 unit).
”Semuanya ini bukan untuk BNI, tapi kami pengen buktikan bahwa BNI itu hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah yang belum memiliki rumah tinggal,” tegas Novachristo.
Ia juga menambahkan bahwa BNI siap mendukung para pelaku usaha melalui fasilitas pembiayaan lain seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan BWU.
Sementara itu, Ketua REI Kabupaten Ketapang-Kayong Utara, Elyuzar, turut mengapresiasi dukungan BNI dan kebijakan pemerintah daerah yang mempermudah regulasi perumahan rakyat.
Elyuzar menyebutkan Pemkab Ketapang telah menerbitkan Perbup Nomor 93 Tahun 2024 terkait nihil retribusi BPHTB dan Perbup Nomor 94 Tahun 2024 untuk nol retribusi PBG, sebagai implementasi SKB 3 Menteri. Namun, Elyuzar memberikan catatan agar proses birokrasi di lapangan dapat berjalan lebih cepat.
”PBG nol, BPHTB nol, cuman waktunya ini agak lama. Barangkali nanti bisa dibantu bagaimana ke depan biar proses ini dapat berjalan agak cepat,” harap Elyuzar, seraya menyinggung rencana pemerintah pusat yang tengah mengevaluasi aturan untuk mempercepat penerbitan PBG maksimal 10 hari melalui rencana SKB 2 Menteri.
Menanggapi harapan para pengembang, Bupati Ketapang melalui Kepala Dinas Perkim Kabupaten Ketapang, Yudi Agus Kurniawan, menyatakan bahwa pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk mempercepat implementasi kebijakan tersebut.
Yudi mengungkapkan pihaknya berencana segera mengundang OPD terkait seperti DPMPS3, PUTR, Bapenda, BPN, serta asosiasi pengembang untuk membahas percepatan nihil PBG dan BPHTB.
Terkait kondisi daerah, Yudi memaparkan data bahwa dari total sekitar 193.000 KK di Ketapang dengan populasi 600.000 jiwa, baru tersedia sekitar 158.000 unit rumah.
”Ada selisih antara jumlah kepala keluarga dengan jumlah rumah yang biasa kita sebut dengan backlog. Jadi ada kepala keluarga yang masih belum memiliki rumah yang angkanya berkisar kurang lebih 35.000-an kepala keluarga. Nah, hari ini angka itu paling tidak sudah berkurang sebanyak 70 kepala keluarga,” jelas Yudi.
Di akhir sambutannya, Kadis Perkim mengingatkan para penerima manfaat FLPP untuk merawat rumah mereka dengan baik serta disiplin dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran demi keberlanjutan program pembiayaan perumahan nasional ini.
(Ags)
