LINTASKAPUAS.COM,SINTANG-Wakil Bupati Sintang Askiman menjelaskan angka kemiskinan di Sintang terus mengalami kenaikan. Tahun 2016 angka kemiskinan di Sintang adalah 10, 07 persen dan pada Tahun 2017 naik menjadi 10,20 persen. Ada kenaikan 0,13 persen.
“Ini sangat menghawatirkan bagi kami. Sebenarnya kondisi masyarakat di kampung tidak ada yang kelaparan. Tetapi standar miskin menurut pemerintah pusat itu bukan hanya soal lapar tetapi infrastruktur penunjang kehidupan masyarakat,” kata Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sintang yang juga Wakil Bupati Sintang saat membuka dan memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Sintang, (9/10).
Ia mengatakan, penanggulangan kemiskinan bisa dilakukan semua Organisasi Perangkat Daerah. Salah satu fasilitas yang menjadi penilaian juga adalah sanitasi.
“Untuk membangun sanitasi, kita bisa sebenarnya bisa membuat klosed dari semen. Satu zak semen bisa untuk membuat 10 kloset WC. Kalau ini dilakukan secara massal maka persoalan sanitasi bisa kita atasi,” katanya.
Selain itu, kata dia, pemerintah desa juga harus membuat anggaran untuk membuat WC di setiap rumah. Oleh karena itu, ia meminta OPD bisa melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya buang air besar di WC dan membangun pipanisasi air bersih.
“Saya minta melalui rapat ini, semua program sinkron satu OPD dengan yang lainnya. Khususnya pada OPD yang memiliki tupoksi yang berhubungan. OPD harus serius sampai pemerintahan desa lebih konsentrasi menanggulangi kemiskinan,” katanya.
“Rapat ini untuk mensinkronkan program di OPD. Bantuan rumah layak huni yang sedang berjalan harus plus sanitasi juga. Rapat ini saya harapkan menghasilkan strategi yang jitu dan tepat sasaran. Jalan, perumahan dan sanitasi penting sekali. Untuk tidak dikatakan miskin,” harap Askiman.
DIkatakannya, Kabupaten Sintang sangat luas dengan 14 kecamatan. Sudah diajukan pemekaran 17 kecamatan baru dan memilki 391 desa merupakan peluang besar untuk berupaya menanggulangi kemiskinan dengan adanya ADD. “OPD juga saya minta saling berkomunikasi dalam membuat program-program untuk mengurangi kemiskinan,” pintanya lagi.
Kartiyus Kepala Bappeda Kabupaten Sintang menjelaskan maksud rapat koordinasi dilaksanakan untuk membangun komitmen bersama semua anggota TPKP.
“TPKP beranggotakan seluruh OPD, Perbankan, BUMN, BUMD, Koperasi dan seluruh kecamatan. Kita juga perlu melakukan evaluasi terhadap program yang sudah kita jalankan. Kami perlu mendapatkan informasi kemiskinan dan program penanggulangannya. Kita juga perlu mendapatkan masukan dari anggota TPKP bagaimana strategi yang tepat untuk menanggulangi kemiskinan di Sintang ini. Untuk itu, rapat akan kami lakukan secara diskusi panel yang baik dan dua arah,” terang Kartiyus.
Anselmus Kepa Bidang Sosial Budaya Bappeda Provinsi Kalbar menjelaskan bahwa penduduk miskin di Kalbar sebenarnya terus menurun sampai data 2017 penduduk 7,8 persen penduduk miskin di kalbar.
“Namun angka tersebut masih menjadi yang terbesar di pulau Kalimantan. Kita melihat program penanggulangan kemiskinan belum memiliki daya ungkit yang kuat untuk mengurangi kemiskinan. Kami juga melihat angka kemiskinan di Sintang meningkat pada tahun 2017 lalu,” katanya.
Maka kami berharap rakor ini mampu memaksimalkan program penanggulangan kemiskinan di Sintang. Semakin kecil persentase angka kemiskinan kecil, maka upaya penanggulangan semakin sulit. Sintang urutan ke 11 jumlah miskin terendah di Kalbar.
“Sintang perlu membangun ekonomi, perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur dan tersedianya data kemiskinann yang mutakhir,” terang Anselmus.
