LINTASKAPUAS | JOMBANG – BPJS Kesehatan resmi meluncurkan program petakan, Sisir, Advokasi dan registrasi (PESIAR). Program ini diluncurkan untuk mempercepat proses rekrutmen peserta dan meningkatkan partisipasi aktif dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti menjelaskan program PESIAR akan dilaksanakan Pemerintah daerah yang ditargetkan mencapai target minimal 98% penduduk berpartisipasi dalam program JKN sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2024.
Ghufron mengatakan, capaian Universal Health Coverage (UHC) melalui program JKN konsisten dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) Desa (SDGs). SDGs Desa yaitu Desa Peduli Kesehatan yang mempunyai 15 program prioritas salah satunya BPJS kesehatan menjangkau 100% penduduk desa sebagai peserta JKN.
“Program pesiar juga akan dilaksanakan sebagai kelanjutan Instruksi presiden Nomor 1 Sehubungan dengan optimalisasi pelaksanaan program JKN 2022 yang menginstruksikan pada 30 kementerian/lembaga termasuk bupati/walikota untuk mengambil tindakan strategis sesuai tugas, fungsi, dan wewenangnya,” jelas Ghufron di Jombang, Jawa Timur pada rabu (30/8/2023).
Untuk itu, BPJS Kesehatan bersinergi dengan Kementerian Koordinator PMK, kementerian desa dan Pembangunan daerah dan pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi (PDTT) dan Kementerian Dalam Negeri, guna memperluas dan meningkatkan kepesertaan peserta JKN hingga tingkat desa dan kelurahan lewat kegiatan pesiar.
Selain itu, Kementerian Desa dan PDTT juga mengeluarkan peraturan menteri desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 yang mengarahkan penggunaan dana desa untuk kegiatan advokasi, sosialisasi dan pelatihan terkait program JKN masyarakat desa
“Selanjutnya, proses pemetaan ini akan dibantu oleh agen pesiar yang ditunjuk oleh pemerintah desa untuk memetakan data penduduk desa tertentu, Memetakan wilayah berdasarkan hasil kegiatan pemetaan dan advokasi dan sosialisasi yang melibatkan perangkat desa. Setelah itu hasilnya advokasi ini akan digunakan untuk mendaftarkan peserta JKN,” tambah Ghufron.
Sebelumnya, BPJS Kesehatan juga melaksanakan pilot project di 126 desa di seluruh Indonesia. Meski ada tantangan, Ghufron optimistis menghadapinya. Program pesiar dapat mempercepat pencapaian UHC dengan dukungan semua pihak menjamin perlindungan kesehatan seluruh penduduk di tingkat desa.
Terkait hal tersebut, juga dilakukan penandatanganan MoU antara BPJS dengan Kementerian Desa dan PDTT, penandatanganan bersama antara BPJS dengan dirjen Pembangunan Desa dan Pedesaan Kemendes PDTT dan penandatanganan perjanjian kerjasama antara BPJS Kesehatan dan pemerintah daerah Jombang.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menjelaskan APBN meningkat sebesar 20% dan diperuntukkan bagi permasalahan kesehatan. Menurut dia, hal ini juga berdampak positif terhadap pemberian jaminan sosial di bidang kesehatan melalui program JKN.
