LINTASKAPUAS I KETAPANG – Aliansi pemuda yang tergabung dalam Cipayung+ dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) menggeruduk Gedung DPRD Kabupaten Ketapang, Rabu (14/10/2026). Mereka mendesak wakil rakyat memperketat pengawasan terhadap persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Dalam aksi penyampaian aspirasi tersebut, massa menyoroti antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), penanganan karhutla, transparansi anggaran, hingga penggunaan Bantuan Presiden (Banpres) senilai Rp20 miliar untuk penanganan karhutla di Kabupaten Ketapang.
Aliansi menilai, kedua persoalan tersebut membutuhkan perhatian serius dan langkah konkret dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan. DPRD sebagai lembaga legislatif didesak tidak hanya menerima aspirasi, tetapi juga menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.
Dalam pernyataan sikapnya, aliansi menyampaikan enam tuntutan utama yang berkaitan dengan pengawasan distribusi BBM, penambahan kuota, transparansi penanganan karhutla, hingga perlindungan petugas di lapangan.
Pertama, perketat pengawasan distribusi BBM. Aliansi mendesak DPRD Kabupaten Ketapang menjalankan fungsi pengawasan secara tegas terhadap Pertamina dan Jobber Ketapang, khususnya terkait distribusi BBM yang dinilai berdampak pada aktivitas masyarakat.
Kedua, segera gelar RDPU. DPRD diminta menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama pihak-pihak terkait untuk membahas persoalan kelangkaan BBM. Forum tersebut dinilai penting guna meminta penjelasan mengenai kendala distribusi sekaligus mencari solusi atas antrean panjang di sejumlah SPBU.
Ketiga, kawal usulan penambahan kuota BBM. Aliansi meminta DPRD memastikan usulan penambahan kuota BBM untuk Kabupaten Ketapang kepada Pertamina dikawal secara serius. Penambahan kuota diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengurangi antrean berkepanjangan.
Keempat, awasi anggaran dan transparansi penanganan karhutla. DPRD diminta mengawasi penggunaan anggaran penanggulangan karhutla agar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Ketapang didesak memperbarui informasi persebaran hotspot dan titik api secara berkala agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan situasi terkini.
Kelima, buka informasi penggunaan Banpres Rp20 miliar. Aliansi mendesak pemerintah daerah memberikan penjelasan mengenai proses dan rencana penggunaan Bantuan Presiden senilai Rp20 miliar untuk penanganan karhutla di Kabupaten Ketapang. Keterbukaan informasi dinilai penting agar masyarakat dapat mengetahui pemanfaatan bantuan serta perkembangan penanganan bencana.
Keenam, pastikan kesehatan petugas dan perkuat mitigasi. Pemerintah daerah diminta memberikan kepastian terkait pemeriksaan kesehatan bagi petugas pemadam kebakaran yang bertugas di lapangan, baik dari unsur pemerintah maupun pihak swasta. Selain itu, langkah mitigasi terhadap karhutla dan persoalan kelangkaan BBM perlu diperkuat sejak dini untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan.
Aliansi menegaskan, penyampaian aspirasi tersebut merupakan bentuk kepedulian pemuda dan mahasiswa terhadap persoalan yang tengah dihadapi masyarakat Ketapang. Mereka berharap DPRD dan pemerintah daerah menindaklanjuti setiap tuntutan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Bagi aliansi, penyelesaian persoalan BBM dan karhutla tidak cukup berhenti pada rapat maupun pernyataan. Diperlukan pengawasan yang konsisten, transparansi informasi, serta kebijakan konkret agar masyarakat memperoleh kepastian dan dampak kedua persoalan tersebut dapat diminimalkan.
(Ags)
