langkah yang di lakukan Pemerintah Kabupaten Sintang tersebut merupakan tahap pembangunan yang di dasari percepatan. Ditambah komitmennya Presiden RI Joko Widodo yang konsen membangun wilayah pedalaman dan perbatasan, termasuk di Kabupaten Sintang.
Langkah itupun disambut baik, anggota DPRD Sintang, Hardoyo. Dimana, dirinya mendukung penuh upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sintang dan Pemerintah Pusat (Pempus).
Hanya saja, kata politisi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) itu, pembangunannya mesti dilakukan secara merata dan adil. Sehingga tidak berdampak pada kecemburuan sosial antar masyarakat.
Mengatasi persoalan kegawatdaruratan infrastruktur seperti jalan dan jembatan, ungkap Hardoyo, tidaklah semudah mengambalikan telapak tangan. Tentunya bertahap.
“Harapan kita, jalan dan jembatan yang belum terbangun dapat dibangun. Jika dana Dinas PU tidak mampu secara kontraktual, solusinya adalah melalui UPJJ,” kata Hardoyo, belum lama ini
Contoh, tambah Harodyo, ruas jalan yang sering dikeluhkan konstituennya adalah Jalan Simpang Belonti, Desa Mombai Begunuk menuju Desa Nanga Lidau, Kecamatan Kayan Hilir yang dinilai belum fungsional.
“Minimal ruas jalan itu bisa fungsional dan dapat di lewati masyarakat. Tidak juga harus di aspal,” ujarnya.
Seperti diketahui infarstruktur jalan di Kabupaten Sintang 80 persen masih berstruktur tanah. Olehkarenanya, diharapkan adanya langkah konkrit dari pemerintah sebagai solusi bagi rakyatnya. Salah satunya dengan melakukan pembangunan ataupun perbaikan di bidang jalan dan jembatan secara adil dan merata. Apabila tidak, maka mobilitasi masyarakat terancam lumpuh. Terutama dalam sektor ekonomi.
